Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Jamaludin Malik Ingatkan Pentingnya Tata Kelola-Pendekatan Sosial Proyek Listrik
Kamis, 12 Februari 2026 14:39 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dan pendekatan sosial dalam setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan nasional.
Ia menilai, proyek gardu induk dan jaringan transmisi krusial untuk menjaga keandalan sistem, menurunkan losses, serta memastikan kecukupan daya dalam jangka menengah dan panjang, namun harus berjalan seiring dengan kepatuhan prosedural dan legitimasi sosial di tingkat tapak.
Jamaludin secara khusus meminta PT PLN (Persero) meningkatkan sensitivitas sosial dan kualitas komunikasi publik dalam pelaksanaan proyek.
Baca juga : Dorong Keselamatan Penerbangan, Jasa Raharja Gandeng INACA Gelar Sosialisasi
Sebagai BUMN penyedia layanan ketenagalistrikan, PLN tidak hanya mengemban target kinerja sistem, tetapi juga tanggung jawab pelayanan publik yang mensyaratkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat.
“PLN perlu memperkuat due diligence sosial sebelum eksekusi fisik proyek. Sosialisasi tidak boleh formalitas, tetapi harus membuka ruang dialog substantif, termasuk menjelaskan aspek keselamatan, standar jarak aman, analisis dampak lingkungan, serta manfaat sistemik proyek bagi wilayah tersebut,” ujar legislator daerah pemilihan Jawa Tengah II itu.
Ia menilai pembangunan gardu induk 150 kV secara teknis merupakan bagian dari penguatan backbone sistem distribusi dan transmisi regional.
Baca juga : Novita Wijayanti Tekankan Pentingnya Empat Pilar Kebangsaan Di Cilacap
Namun, keberlanjutan proyek hanya dapat terjamin apabila didukung penerimaan sosial yang memadai.
Karena itu, evaluasi lokasi, audit proses administrasi, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah perlu dipertimbangkan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan perlindungan masyarakat.
Sebagai mitra kerja sektor energi, Komisi XII DPR RI akan terus mendorong agar seluruh proyek kelistrikan nasional dilaksanakan sesuai prinsip good governance dan perlindungan hak masyarakat.
Baca juga : Pemerintah Percepat Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik
“Keandalan sistem listrik adalah prioritas nasional, tetapi pendekatannya harus terukur, transparan, dan berkeadilan. Pembangunan infrastruktur harus menghadirkan manfaat tanpa mengorbankan kepercayaan publik,” pungkas Jamaludin Malik.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya