Senayan Usul WFH Tiap Rabu

RM.id  Rakyat Merdeka - Legislator Senayan mengusulkan agar kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) diterapkan tiap hari Rabu. Usulan hari itu untuk menghindari persepsi libur panjang apabila WFH diterapkan tiap Jumat.

Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan mengatakan, WFH pada hari Jumat berpotensi menyimpang dari tujuan awal yakni penghematan BBM. Karena masyarakat bisa saja memaknai momen itu sebagai libur panjang untuk bepergian. Kondisi itu tentu saja akan membuat konsumsi energi malah semakin meningkat.

Jika WFH dilaksanakan setiap Jumat, potensi hari itu digunakan untuk berwisata sangat besar. Publik bisa menganggapnya jadi hari libur panjang yang bisa dipakai untuk melakukan perjalanan. “Padahal tujuan utamanya adalah menekan mobilitas kendaraan pribadi demi penghematan cadangan energi nasional yang terbatas,” katanya, kemarin.

Usulan WFH pada hari Rabu, sambung Irawan, juga karena posisi hari itu yang tepat berada di tengah pekan kerja. Jika diterapkan pada Senin, momen itu akan dianggap sebagai libur panjang yang menyambung akhir pekan. Sementara jika hari Kamis, pegawai maupun masyarakat berpotensi mengambil cuti tambahan pada hari Jumat.

Baca juga : Gibran: Kerukunan Jadi Kunci Kekuatan Bangsa

Dia mengakui, kebijakan WFH bisa berdampak positif untuk pengurangan konsumsi energi secara nasional di tengah krisis global. Namun kebijakan itu perlu berjalan paralel dengan penyediaan logistik hingga bahan pokok bagi warga secara bijak. “Pemerintah harus menjamin ketersediaan pangan tetap stabil meski mobilitas pegawai dikurangi,” ingatnya.

Senada, anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan, perlu pertimbangan matang dalam menentukan pilihan hari dan daerah. Skema kebijakan WFH mesti sesuai dengan maksud dan tujuan awal dari program penghematan energi. Pelayanan publik bagi masyarakat tidak boleh terganggu meski ada penyesuaian jadwal kerja.

Khozin menyebut, kebijakan WFH bisa jadi momentum pengendalian polusi udara. Selain itu, tata kelola transportasi umum juga bisa diperbaiki melalui pengaturan jam kerja pegawai yang lebih fleksibel. “Penerapan kali ini berbeda dengan masa pandemi karena mobilitas warga saat ini berjalan normal,” ujarnya.

Dia mengingatkan, usulan WFH di hari Jumat justru berpotensi meningkatkan mobilitas warga di akhir pekan. Pemilihan hari itu dikhawatirkan malah akan jadi momen libur panjang yang kontraproduktif. Peningkatan aktivitas perjalanan jarak jauh justru akan memicu pemborosan konsumsi BBM yang seharusnya dihindari sekarang.

Baca juga : KPK: Pengalihan Tahanan Yaqut Bagian Strategi Penyidikan

Kebijakan WFH, kata Khozin, harus menyasar target awal tanpa menimbulkan bias pada aktivitas masyarakat di lapangan. Jangan sampai penetapan jadwal kerja dari rumah malah meningkatkan penggunaan kendaraan pribadi secara masif. “Efektivitas aturan sangat bergantung pada kepatuhan semua pihak dalam menjalankan tugas pokok dari rumah,” ingatnya.

Sejalan dengan itu, anggota Komisi II DPR Deddy Sitorus mengusulkan, kebijakan WFH diserahkan kepada kebijakan masing-masing instansi. Langkah itu mungkin akan efektif untuk pegawai non-esensial yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik. Setiap pimpinan lembaga berhak mengatur ritme kerja sesuai dengan beban tugasnya.

Deddy mengatakan, pelayanan publik mesti diprioritaskan agar tidak mengalami penurunan kualitas selama masa WFH. Harus ada standar jelas untuk menentukan efektif atau tidaknya kebijakan itu di lapangan. Mekanisme pengawasan internal dan penggunaan teknologi jadi syarat utama agar produktivitas pegawai tetap terjaga baik.

Setiap aparatur sipil negara (ASN) yang melakukan WFH harus terhubung melalui komputer selama jam kerja berlangsung. Itu dilakukan agar pengawasan tetap berjalan dan produktivitas tidak terganggu oleh aktivitas di luar pekerjaan. “Fasilitas pendukung seperti jaringan internet stabil harus dipastikan tersedia di rumah,” katanya.

Baca juga : Program MBG Dongkrak Perekonomian Nasional

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyebutkan, jika WFH diberlakukan pada Jumat maka tercipta rangkaian akhir pekan panjang. Kondisi itu bisa mendorong aktivitas ekonomi rumah tangga sekaligus memberikan dorongan bagi sektor pariwisata. Dengan itu, keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan produktivitas nasional tetap terjaga.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menambahkan, sejumlah menteri telah menyepakati pelaksanaan WFH satu hari setiap pekan. Pemerintah telah memiliki pengalaman menerapkan skema serupa saat pandemi Covid-19 lalu. Pihaknya akan melapor pada Presiden Prabowo Subianto sebelum kebijakan itu diumumkan secara resmi.

Untuk Pemda, kata Tito, dipastikan berpengalaman mengatur ritme kerja pegawai secara daring dengan lancar. Untuk sektor esensial seperti transportasi, kesehatan, dan kebersihan, harus tetap berjalan seperti biasa di lapangan. “Penjelasan detail akan diberikan pada para kepala daerah agar pelayanan publik tetap berjalan prima,” terangnya. PYB

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Sabtu, 28 Maret 2026 dengan judul "Cegah Anggapan Libur Panjang Senayan Usul WFH Tiap Rabu"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.