BHS Apresiasi Harga BBM Tak Naik, Usul Subsidi Tepat Sasaran

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Solar, di tengah ketegangan geopolitik global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.

Menurut BHS, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, menekan inflasi, serta mempertahankan daya beli masyarakat agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tidak terganggu.

Ia mencontohkan, kebijakan serupa di sejumlah negara produsen minyak, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Di Malaysia, harga BBM subsidi RON 95 masih berada di kisaran 1,99 ringgit atau sekitar Rp 8.800 per liter, sementara diesel sekitar 2,15 ringgit atau Rp 9.000 per liter.

Baca juga : Beniyanto Tamoreka Apresiasi Harga BBM Tetap, Jaga Daya Beli Rakyat

Sementara di Brunei, harga premium berada di kisaran 0,53 dolar Brunei atau sekitar Rp 6.400 per liter, dan RON 97 di level 0,88 dolar Brunei atau sekitar Rp 10.700 per liter.

BHS menilai, Indonesia bersama negara-negara tersebut memiliki kapasitas untuk menjaga stabilitas harga energi domestik. Namun demikian, ia menekankan pentingnya pengelolaan subsidi secara tepat sasaran.

Menurutnya, jika kemampuan fiskal memungkinkan, subsidi BBM sebaiknya diprioritaskan untuk sektor transportasi publik dan logistik massal, seperti bus, truk, kereta api, kapal penumpang, serta angkutan penyeberangan.

Baca juga : Harga BBM Pertamina 1 April 2026 Tidak Naik, Ini Daftar Lengkapnya

“Beban subsidi solar secara keseluruhan tidak lebih dari Rp20 triliun. Namun, saat ini penggunaannya tidak hanya oleh transportasi publik dan logistik, tetapi juga kendaraan pribadi,” tutur BHS.

Karena itu, ia mendorong agar pemerintah memastikan penyaluran subsidi lebih terarah guna memaksimalkan manfaat ekonomi sekaligus menekan dampak lanjutan terhadap inflasi.

Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini juga menyoroti pentingnya prioritas subsidi bagi sektor transportasi laut dan penyeberangan.

Baca juga : 1 April 2026: Harga BBM Pertamina Tetap, Pasokan Aman

Menurutnya, sektor ini memiliki peran strategis sebagai penghubung antarwilayah sekaligus bagian dari sistem logistik nasional.

Berdasarkan data BPH Migas, penggunaan BBM subsidi pada sektor transportasi laut dan penyeberangan hanya sekitar 1 persen dari total konsumsi solar subsidi nasional yang mencapai 18,8 juta kiloliter atau setara sekitar Rp 18,8 triliun.

“Porsinya relatif kecil dan tidak membebani negara, namun berdampak besar dalam menjaga biaya logistik dan stabilitas ekonomi antarwilayah,” tutup BHS.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.