DPR Minta Jaminan Distribusi Solar Subsidi Nelayan Kecil

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan meminta Pemerintah memberikan jaminan distribusi dan akses Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi nelayan. Hal itu menyusul terhentinya aktivitas melaut sejumlah nelayan di berbagai daerah akibat lonjakan harga energi.

Daniel ingin memastikan skema distribusi BBM bagi nelayan tidak terjadi penyimpangan dari harga yang ditentukan. Ketersediaan BBM bersubsidi atau khusus nelayan harus terjamin melalui mekanisme pengawasan efektif. Bantuan energi itu mesti benar-benar tepat sasaran bagi para pelaku produksi.

Dia meminta Pemerintah mengambil langkah konkret untuk menjaga produksi perikanan agar tetap berjalan di tengah tekanan biaya operasional yang meningkat tajam. Tanpa intervensi kebijakan tepat, kondisi sulit ini berpotensi meluas ke berbagai wilayah lain.

“Pemerintah harus segera bertindak nyata menyelamatkan mata pencaharian masyarakat pesisir,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).

Daniel menegaskan, nelayan lebih membutuhkan jaminan akses energi untuk tetap berproduksi daripada sekadar penjelasan atas kenaikan harga BBM saat ini.

Baca juga : Dokter Muda Maksimal Kerja 40 Jam Seminggu

Karena itu, pihaknya akan memastikan persoalan itu diterjemahkan jadi keputusan jelas yang bisa diketahui publik. Respons negara tidak boleh berhenti hanya pada menanggapi aksi protes nelayan.

Sebelumnya, ribuan nelayan di Pati memilih tidak melaut akibat kenaikan biaya operasional kapal yang dipicu oleh lonjakan harga solar. Mereka juga menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati pada Senin (4/5/2026) sebagai bentuk protes.

Kenaikan harga BBM non-subsidi mulai terjadi sejak awal April 2026, khususnya untuk jenis solar industri. Harga yang sebelumnya sekitar Rp 14 ribu per liter melonjak hingga Rp 27 ribu. Kenaikan drastis itu sangat memukul daya beli dan kemampuan operasional para nelayan.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan sektor perikanan di Pati mengalami penurunan drastis karena mayoritas nelayan tidak mampu menanggung biaya operasional. Mereka kesulitan menutup modal akibat harga BBM yang meroket tinggi. Situasi ini memerlukan solusi cepat agar rantai pasok pangan tidak terputus.

Daniel melanjutkan, kebijakan yang berdampak pada sektor produksi pangan wajib mempertimbangkan keberlanjutan pelaku utamanya yakni para nelayan tradisional. Jika mereka berhenti melaut, maka sistem pangan nasional akan kehilangan salah satu penopang paling vital. Kondisi itu sangat berbahaya bagi kedaulatan serta ketahanan pangan Indonesia.

Baca juga : Menekraf Kawal Padang Jadi Kota Kreatif Dunia

Persoalan BBM bagi nelayan merupakan isu strategis yang membutuhkan penanganan segera serta terukur dari pihak Pemerintah. Negara harus menjaga agar sektor perikanan tetap berjalan sehingga masyarakat mendapatkan akses pangan terjangkau. “Fokus utama bukan hanya soal harga, melainkan keberlangsungan hidup ekonomi rakyat kecil,” ucapnya.

Anggota Komisi VI DPR Asep Wahyuwijaya menambahkan, kapal nelayan kecil berkapasitas maksimal 30 GT berhak menggunakan solar subsidi. Itu merupakan bentuk keberpihakan negara kepada nelayan tradisional dan skala kecil. Aturan itu harus ditegakkan demi melindungi mereka dari guncangan ekonomi dunia.

Kata Asep, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014, Pemerintah telah menetapkan batasan yang jelas mengenai siapa saja penerima BBM subsidi. Dalam aturan itu, kapal nelayan dengan kapasitas maksimal 30 GT tetap memiliki hak menggunakan solar subsidi. Penegasan regulasi ini diharapkan mampu meminimalisir kendala operasional bagi nelayan.

Sesuai Perpres itu juga, kapal dengan kapasitas di atas 30 GT diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi. Kebijakan ini bertujuan agar subsidi energi tidak salah sasaran dan benar-benar dinikmati kelompok yang membutuhkan. “Edukasi sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara petugas dan nelayan,” ucapnya.

Menanggapi kondisi saat ini, Pertamina memastikan stok solar bersubsidi, khususnya bagi nelayan di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tersedia aman karena pasokannya mencapai 2,7 kali lipat konsumsi harian. Kondisi penyaluran di Jawa Tengah serta DIY juga tercukupi dengan keandalan pasokan yang sangat tinggi. Masyarakat tidak perlu merasa khawatir akan kekurangan bahan bakar untuk melaut.

Baca juga : PKB Bali Panaskan Mesin, Rekrut Caleg Sejak Dini

Stok solar subsidi yang ada mampu mencukupi kebutuhan masyarakat termasuk para nelayan kecil di wilayah Kabupaten Pati. Nelayan dengan kapal di bawah 30 GT bisa memperolehnya dengan melampirkan surat rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan. Prosedur itu harus diikuti agar pendistribusian bahan bakar berjalan secara tertib.

Nelayan kategori di atas 30 GT diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi karena kegiatan mereka sudah masuk kategori usaha industri. Pertamina terus menjalin koordinasi dengan Pemda dan pemangku kepentingan guna memastikan kelancaran distribusi hingga ke bawah. Sinergi ini diharapkan mampu meredam gejolak yang terjadi di tengah masyarakat. PYB

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Minggu, 10 Mei 2026 dengan judul "Banyak Kapal Stop Melaut DPR Minta Jaminan Distribusi Solar Subsidi Nelayan Kecil"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.