Komisi IX DPR: Antisipasi KLB Campak dengan Vaksinasi Terukur

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene mendorong vaksinasi campak dilakukan dengan terukur dan berbasis data serta mempertimbangkan faktor cuaca dan karakteristik wilayah. Selama ini distribusi vaksin cenderung reaktif padahal pola penyebaran penyakit ini di negara tropis ini bisa diprediksi.

Felly mendorong Pemerintah menyusun strategi vaksinasi yang mempertimbangkan siklus musim serta potensi wabah di daerah tertentu. Intervensi harus dilakukan lebih dini sebelum kasus meningkat tajam. Langkah antisipasi itu membantu sistem kesehatan dalam memetakan risiko serta menyiapkan sumber daya secara lebih maksimal.

Fokus penanganan penyakit juga tidak boleh hanya tertuju pada satu isu tertentu seperti tuberkulosis saja. Pemerintah harus tetap memperhatikan penyakit lain yang berpotensi menimbulkan wabah besar termasuk campak dan polio. “Keseimbangan program imunisasi sangat menunjang upaya dalam menjaga ketahanan kesehatan masyarakat,” ujarnya, Kamis (23/4/2026)

Felly menilai, Pemerintah perlu memiliki pendekatan berbasis perhitungan matang untuk menentukan prioritas utama vaksinasi. Perhitungan itu mencakup pemetaan wilayah rawan, waktu penyebaran penyakit, hingga kesiapan distribusi vaksin. Tujuannya, agar layanan kesehatan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal dan merata.

Selain itu, dia juga mendorong adanya model prediksi yang lebih ilmiah dalam membaca potensi penyebaran wabah di Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara tropis mengharuskan Pemerintah memiliki rumusan khusus. “Rumusan itu mampu memperkirakan kapan serta di mana suatu penyakit berpotensi meningkat pada masa mendatang,” ucapnya.

Baca juga : Rapat Evaluasi Mudik 2026, Komisi V DPR Apresiasi Angka Kecelakaan Turun

Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR Putih Sari mendorong penguatan tata kelola imunisasi guna meningkatkan perlindungan masyarakat. Campak sebagai bagian Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) tetap jadi ancaman serius karena tingkat penularannya tinggi. Penanganan serius diperlukan agar risiko penyebaran dapat ditekan.

Putih menilai, capaian imunisasi di sejumlah wilayah masih belum memenuhi ambang batas kekebalan kelompok atau herd immunity. Penguatan tata kelola layanan vaksinasi sangat dibutuhkan agar program berjalan lebih efektif dan merata. “Peningkatan cakupan vaksinasi harus dikejar untuk melindungi seluruh warga dari infeksi,” tegasnya.

Menurutnya, aspek akses layanan kesehatan juga menjadi perhatian utama, karena keterbatasan fasilitas di berbagai daerah terpencil. Kendala waktu serta kesiapan layanan di perkotaan turut mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam imunisasi. Tantangan tata kelola aksesibilitas kesehatan ini masih jadi hambatan besar yang harus segera diselesaikan.

Selain itu, orang tua di perkotaan rata-rata bekerja sehingga sulit mengantarkan anak-anak mereka melakukan vaksinasi rutin. Ketidaksiapan fasilitas kesehatan dalam menyediakan layanan yang fleksibel juga membuat masyarakat enggan datang. “Perbaikan tata kelola vaksinasi harus memikirkan solusi praktis atas kendala waktu serta akses itu,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menambahkan, persoalan imunisasi juga dipengaruhi faktor sosial dan persepsi masyarakat. Karena itu, perlu pendekatan yang lebih luas guna meningkatkan partisipasi vaksinasi anak secara nasional. Sebab, masalah ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis layanan kesehatan di lapangan saja.

Baca juga : Akademisi: Operasi Ketupat 2026 Direncanakan dengan Matang

Dia menjelaskan, cakupan imunisasi Indonesia tidak pernah mencapai 100 persen bahkan angka 90 persen saja sangat jarang diraih. Kondisi itu makin menurun drastis setelah pandemi Covid-19 melanda seluruh wilayah. “Diperlukan berbagai pendekatan kreatif serta inovatif untuk meningkatkan kembali angka partisipasi masyarakat dalam program imunisasi,” pintanya.

Menurutnya, fenomena penolakan vaksin di masyarakat masih jadi tantangan besar dalam meningkatkan cakupan imunisasi nasional secara menyeluruh. Berbagai alasan non-medis mulai dari keyakinan hingga kekhawatiran tidak berdasar kerap memengaruhi keputusan orang tua. Itu berdampak langsung pada kegagalan pencapaian target perlindungan kesehatan anak.

Kondisi itu menunjukkan bahwa edukasi kepada masyarakat belum berjalan secara optimal dan menyeluruh. Tanpa pemahaman memadai masyarakat berisiko mengambil keputusan yang berdampak serius terhadap kesehatan anak. “Sosialisasi masif sangat dibutuhkan namun pendekatannya tidak boleh dari sisi medis saja,” ucapnya.

Diketahui, Kejadian Luar Biasa (KLB) campak terbaru dilaporkan terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, baru-baru ini. Laboratorium Kesehatan Daerah Jawa Barat menemukan 110 kasus positif selama periode Januari hingga April 2026. Temuan itu jadi alarm bagi sistem kesehatan nasional untuk segera melakukan langkah mitigasi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus memperkuat cakupan imunisasi rutin dan imunisasi kejar di berbagai daerah terdampak. Kapasitas tenaga kesehatan di lini terdepan seperti Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama juga ditingkatkan. Upaya ini bertujuan menekan lonjakan kasus campak yang terus meluas di Indonesia.

Baca juga : Komisi XIII Dorong Evaluasi SDUWHV untuk Peningkatan Sistem Imigrasi

Penerapan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) jadi langkah strategis yang terus diperkuat oleh pihak Kemenkes. Pendekatan itu jadi standar pelayanan dalam tata laksana balita sakit untuk menekan risiko komplikasi hingga kematian. Fokus utama pelayanan ditujukan pada kelompok usia anak yang sangat rentan.

Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kemenkes Lovely Daisy menyatakan, penguatan layanan sangat krusial di tengah tingginya kasus. Berdasarkan data 2025, tercatat 63 ribu kasus suspek campak dengan 36.584 terkonfirmasi positif. Persebaran kasus mencakup 421 kabupaten/kota di 37 provinsi dengan total 69 kematian tragis.

Tantangan pengendalian campak masih berlanjut pada awal 2026, dengan laporan 58 KLB di 39 kabupaten/kota. Puncak kasus terjadi pada minggu pertama dengan temuan sekitar 2.932 kasus suspek yang cukup mengkhawatirkan. Fenomena ini menunjukkan perlunya penguatan upaya pencegahan serta respons dini di fasilitas layanan.

Lovely menyoroti sebagian besar kasus terjadi pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Kondisi itu menunjukkan adanya tantangan besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan dari campak. Padahal, imunisasi tetap jadi cara paling ampuh dalam mencegah penularan serta mengurangi risiko komplikasi berat.

Penerapan MTBS di Puskesmas dipastikan bisa memberikan penanganan cepat bagi setiap balita yang menunjukkan gejala penyakit menular. Standar pelayanan ini sangat membantu mendiagnosis secara tepat, agar pasien mendapatkan perawatan terbaik. “Kerja sama semua pihak dibutuhkan untuk memastikan setiap anak terlindungi dari ancaman wabah,” tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.