Komisi XII DPR Ingatkan, Perubahan Iklim Masuk Fase Krisis

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi XII DPR berharap Pemerintah memperkuat alokasi anggaran penanganan krisis iklim. Pasalnya, tantangan lingkungan yang dihadapi Indonesia saat ini telah memasuki fase krisis iklim. 

Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno mengatakan, kondisi lingkungan hidup kian mengkhawatirkan. “Kita hari ini sudah satu tahap di atas perubahan iklim, tetapi satu tahap sebelum bencana iklim, yaitu krisis iklim,” ujar Eddy, di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Dia menyarankan penguatan anggaran penanganan krisis dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Tahun 2027. 

Sebelumnya, KLH/BPLH menyampaikan pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 1,128 triliun. Rinciannya, Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 832,17 miliar. Sementara Program Kualitas Lingkungan Hidup memperoleh Rp 263,50 miliar dan Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim sebesar Rp 32,36 miliar.

Selain pagu indikatif yang telah ditetapkan, KLH/BPLH juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,339 triliun. Usulan tersebut terdiri atas tambahan Rp 216,65 miliar untuk Program Dukungan Manajemen, Rp 1,039 triliun untuk Program Kualitas Lingkungan Hidup, dan Rp 84,16 miliar untuk Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Baca juga : BPJS Kesehatan Tekor, Komisi IX DPR Ingatkan Risiko Gagal Bayar

Eddy melanjutkan, perkembangan kondisi lingkungan global dan nasional menunjukkan isu perubahan iklim tidak lagi dapat dipandang sebagai tantangan biasa. Dampak yang dirasakan masyarakat saat ini menunjukkan Indonesia telah memasuki fase krisis iklim yang membutuhkan langkah penanganan lebih serius dan terukur.

Mengingat besarnya ancaman krisis iklim, kata dia, maka harus diimbangi dengan kebijakan anggaran yang memadai. Karena keberhasilan berbagai program pengendalian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim sangat bergantung pada dukungan fiskal yang kuat.

Eddy menilai, alokasi anggaran yang selama ini diberikan untuk program penanganan perubahan iklim masih belum sebanding dengan tantangan yang dihadapi Indonesia. Karena itu, Pemerintah kudu memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor lingkungan hidup dalam penyusunan anggaran tahun mendatang.

"Investasi pada sektor lingkungan hidup bukan hanya penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem, tetapi juga melindungi masyarakat dari dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan akibat krisis iklim," jelas politisi PAN ini.

Karena itu, Eddy mendesak program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim harus menjadi salah satu prioritas nasional mengingat dampaknya yang semakin nyata. Mulai perubahan pola cuaca, peningkatan risiko bencana hidrometeorologi, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan energi.

Baca juga : Kemenhut-YKAN Perkuat Transformasi Kehutanan Berkelanjutan

Namun, berdasarkan usulan yang ada, alokasi anggaran terkait perubahan iklim masih berada pada kisaran 3,6 persen dari total pagu anggaran yang diajukan. Persentase tersebut dinilai belum cukup untuk mengoptimalkan berbagai program pengendalian dan mitigasi krisis iklim. “Mudah-mudahan ada peningkatan penguatan sehingga kita bisa melakukan penguatan terhadap mitigasi perubahan iklim,” harap wakil ketua MPR ini.

Komisi XII DPR, tegas Eddy, berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, penguatan anggaran sektor lingkungan hidup dapat menjadi langkah strategis dalam menghadapi krisis iklim. "Juga menjaga kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional di masa depan," imbuh legislator asal Jawa Barat (Jabar) ini.

Sementara, anggota Komisi XII DPR Totok Daryanto mengingatkan KLH agar tidak terjebak pada pendekatan penindakan hukum yang bersifat represif terhadap pelaku usaha. Menurutnya, menjaga keseimbangan yang harmonis antara edukasi lingkungan, pengawalan preventif, dan perlindungan iklim merupakan investasi nasional yang sama-sama penting dilakukan.

Menurut Totok, langkah preventif dengan melakukan pengawalan sejak awal jauh lebih penting dibandingkan melakukan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Apalagi di tengah kondisi tata kelola yang masih berkembang, mencari kesalahan administratif maupun teknis di Indonesia merupakan hal yang sangat mudah.

"Kalau mau dicari kesalahan, orang Indonesia terlalu banyak salahnya. Yang penting itu bukan penindakannya, tetapi mengapa tidak dikawal sejak awal sehingga tidak terjadi pelanggaran," kata Totok di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Baca juga : Pemulangan Jemaah Berjalan, Pembenahan Haji Disiapkan

Totok mengaku mendapat keluhan dari kalangan dunia usaha yang belakangan merasa khawatir dengan masifnya aksi penindakan dan penyegelan tanpa adanya ruang edukasi yang memadai. Padahal pelaku usaha membutuhkan kepastian hukum dan pembinaan, bukan sekadar sanksi yang berpotensi melumpuhkan kegiatan ekonomi. "Apalagi di KLH ada tahapan sosialisasi dan pendekatan undang-undang," ujar politikus PAN ini.

Untuk itu, Totok meminta agar fungsi perlindungan lingkungan hidup yang diemban kementerian harus tetap bersinergi dengan visi besar Pemerintah dalam mendongkrak perekonomian nasional. Harapannya agar kebijakan yang dirumuskan oleh Menteri Lingkungan Hidup memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap roda dunia usaha.

Ia mengingatkan ketegasan yang kaku dan berlebihan tanpa adanya pendekatan persuasif justru dapat menjadi bumerang bagi realisasi investasi di daerah. Hal ini dinilai kontraproduktif terhadap target ambisius yang dicanangkan oleh Pemerintah. "Prinsipnya penegakan hukum itu baik, tapi pertimbangan ramah pada investasi itu juga penting," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.