DPR Minta Pemerintah Perlonggar Kebijakan Visa

RM.id  Rakyat Merdeka - DPR mendorong Kementerian Pariwisata (Kemenpar) fokus meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Sebab, jumlah wisman yang datang ke Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

Anggota Komisi VII DPR Yoyok Riyo Sudibyo mengatakan, investasi jadi salah satu faktor penentu dalam pengembangan sektor pariwisata nasional. Namun, keberhasilan menarik wisatawan tidak hanya ditentukan besarnya anggaran yang digelontorkan Pemerintah. Ada banyak aspek lain yang turut memengaruhi keberhasilan pengembangan pariwisata.

Dalam kondisi saat ini, dia mengapresiasi tingginya pergerakan wisatawan nusantara yang jadi penopang pariwisata nasional. Namun, capaian itu belum cukup, karena Indonesia masih kalah bersaing menarik wisman.

“Padahal, potensi destinasi seperti Danau Toba, Borobudur, Lombok, dan Bali sudah dikenal luas,” ujarnya, Jumat (19/6/2026).

Untuk meningkatkan daya saing pariwisata nasional, Yoyok mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada Pemerintah.

Baca juga : Kisahkan 500 Hari Kerja Infrastruktur Untuk Rakyat

Salah satunya adalah memperlonggar kebijakan visa bagi wisatawan dari negara potensial seperti China, India, dan kawasan Timur Tengah. Langkah itu bisa dilakukan melalui koordinasi dengan Ditjen Imigrasi.

Yoyok menilai, perlu lebih banyak penerbangan langsung dari negara-negara potensial menuju destinasi unggulan Indonesia. Kemudahan akses akan membantu meningkatkan minat kunjungan wisatawan asing. “Karena itu, biaya transportasi udara yang selama ini jadi hambatan perlu ditekan agar lebih kompetitif,” tegasnya.

Selanjutnya, dia juga menyoroti persoalan sampah yang masih berulang di sejumlah kawasan wisata nasional. Kebersihan merupakan syarat mutlak yang wajib mendapat perhatian serius, karena sangat memengaruhi pengalaman wisatawan. Koordinasi yang lebih kuat diperlukan agar kebersihan kawasan wisata benar-benar terjaga secara konsisten.

Selain itu, Yoyok mengingatkan soal kewajiban membangun budaya pelayanan yang baik di kawasan wisata. Praktik penetapan harga yang tidak wajar terhadap wisatawan masih jadi persoalan yang harus dibenahi. “Itu semua diperlukan agar daya saing pariwisata Indonesia semakin kuat secara global,” ucapnya.

Terkait pelonggaran visa, Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia menilai, kebijakan itu perlu dievaluasi dan diterapkan lebih selektif. Kebijakan itu diharapkan berdampak pada peningkatan kunjungan wisman. Di saat yang sama, wisman juga mempertimbangkan kemudahan layanan, digitalisasi, dan perlakuan selama berada di Indonesia.

Baca juga : Kemendagri Minta Daerah Bersinergi Cegah Karhutla

Dia menyatakan, negara harus terus mendorong pergeseran strategi pariwisata dari sekadar mengejar jumlah kunjungan menjadi fokus pada kualitas. Pengalaman wisata, keberlanjutan lingkungan, dan dampak ekonomi perlu jadi perhatian utama. “Daya saing destinasi harus mampu menghadirkan pengalaman bernilai tinggi bagi wisatawan,” tegasnya.

Saat ini, Kemenpar tengah menggodok skema pemberian bebas visa kunjungan bagi wisatawan dari sejumlah negara strategis. Kebijakan itu disiapkan sebagai strategi mitigasi untuk menjaga arus kunjungan wisman di tengah situasi Timur Tengah.

Menpar Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan, kebijakan bebas visa mengerucut pada formula 8+1 negara dan wilayah teritori potensial. Cakupannya meliputi Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Selandia Baru, Belarusia, Kazakhstan, dan Makau. Fasilitas tambahan juga diberikan bagi pemegang permanent resident Singapura.

Beberapa negara seperti Belarusia, Kazakhstan, dan Makau sebelumnya juga telah masuk radar inisiatif awal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. “Untuk itu, kami meminta dukungan DPR agar regulasi itu segera diimplementasikan. Urgensinya didorong situasi geopolitik Timur Tengah yang memengaruhi jalur penerbangan menuju Indonesia,” terangnya.

Berdasarkan data pemantauan hingga 27 Mei 2026, tercatat 1.444 jadwal penerbangan internasional terpaksa dibatalkan. Dampak pembatalan massal itu membuat Indonesia kehilangan potensi sekitar 160.052 pergerakan wisman. Kendati demikian, Pemerintah tetap menargetkan kunjungan sebanyak 17,6 juta wisman sepanjang tahun ini.

Baca juga : Kader Gerindra Keliling Cek Layanan Di SPPG

Pemerintah, sambung Widiyanti, berkomitmen terus bergerak adaptif demi menjaga stabilitas sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Selain pelonggaran visa, Kemenpar menyiapkan berbagai langkah mitigasi lain. “Di antaranya promosi digital, insentif maskapai, penguatan pemasaran, dan optimalisasi wisata Nusantara,” tandasnya. PYB

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Minggu, 21 Juni 2026 dengan judul "Dongkrak Kunjungan Wisman DPR Minta Pemerintah Perlonggar Kebijakan Visa"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.