Legislator Sentil UKT Mahal

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan menyoroti tingginya angka calon mahasiswa baru yang tidak daftar ulang ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) karena permasalahan ekonomi. Hal ini merupakan fenomena dan persoalan serius yang perlu mendapat perhatian Pemerintah.

Anggota Komisi X DPR Reni Astuti menyebut, sebanyak 60 ribu mahasiswa baru tidak daftar ulang ke PTN karena permasalahan ekonomi alias uang kuliah mahal. Karena itu, kampus didesak membuat Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara berkeadilan sejak daftar ulang, sehingga dapat memudahkan calon mahasiswa.

Menurutnya, selama ini proses sanggahan dalam penetapan UKT hanya dapat dilakukan pada semester berjalan. Padahal, mahasiswa sangat membutuhkan keringanan tersebut sejak awal.

Karena itu, Reni mendorong kampus membuka ruang bagi mahasiswa untuk mengajukan sanggahan dalam penetapan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sesuai kondisi ekonomi sejak awal masuk kuliah. "Agar mereka bisa mendapatkan keringanan sejak awal,” sentil Reni di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Sebelumnya, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 menyampaikan total daya tampung PTN sebanyak 627.957 kursi. Seleksi dilakukan melalui tiga jalur yaitu Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan seleksi mandiri. Adapun sebanyak 60.131 calon mahasiswa tercatat tidak melakukan daftar ulang.

Reni berharap, proses verifikasi dilakukan secara komprehensif melalui validasi kondisi riil di lapangan agar benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga calon mahasiswa. Sehingga, keputusan mengenai UKT maupun biaya pendidikan lain akan lebih adil dan tepat sasaran.

Baca juga : Komdigi Gandeng Meta Berantas Spam Judol

Dia menegaskan, peningkatan akses pendidikan tinggi merupakan investasi strategis bagi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan tidak ada calon mahasiswa yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena kendala ekonomi.

“Pendidikan tinggi harus dapat diakses oleh seluruh anak bangsa yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk belajar. Jangan sampai persoalan biaya menjadi penghalang lahirnya generasi unggul Indonesia,” tandas politisi PKS ini.

Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menambahkan, pihaknya telah meminta penjelasan ke Panitia SNPMB 2026 atas banyaknya calon mahasiswa baru yang lolos seleksi masuk PTN, tapi tidak melakukan daftar ulang.

"Ada tiga faktor utama yang menyebabkan calon mahasiswa baru tidak melanjutkan proses daftar ulang," sebut Fikri di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Pertama, sebagian peserta diterima di Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL) atau sekolah kedinasan yang menawarkan pendidikan berkualitas tanpa biaya kuliah. Kedua, adanya ketidaksesuaian program studi.

Fikri bilang, banyak calon mahasiswa yang gagal memperoleh jurusan pilihan utama memilih menunda kuliah hingga tahun berikutnya atau beralih ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang menyediakan program studi sesuai minat mereka.

Baca juga : Program Sekolah Garuda Bidik Kampus Di Kanada

Ketiga, sebagian siswa, khususnya di kota-kota besar, memilih melanjutkan pendidikan ke PT di luar negeri. Kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi Pemerintah untuk mengevaluasi daya saing PT dalam negeri.

Fikri tidak mengesampingkan persoalan mahalnya UKT sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Karena itu, DPR mendorong Pemerintah segera melakukan intervensi terhadap regulasi bantuan pendidikan, khususnya terkait sinkronisasi data penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Dia mengingatkan, jangan sampai saat SD, SMP, SMA mereka dapat PIP, begitu masuk PTN justru tidak berhak dapat KIP Kuliah karena aturan desil 1 sampai 4 yang terlalu kaku. "Padahal orang tuanya tidak bertambah kaya, tapi karena desil naik, haknya hilang," tegas politisi PKS ini.

Atas berbagai masalah tersebut, kata Fikri, Komisi X DPR terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan tinggi, termasuk skema bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa.

"Jangan sampai ada siswa berprestasi karena tidak punya uang atau latar belakang ekonomi tidak memungkinkan, kemudian menyebabkan mereka tidak kuliah," kata legislator asal Jawa Tengah (Jateng) ini.

Sementara, Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB Eduart Wolok menyampaikan, sebanyak 60 ribu calon mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang merupakan total kuota yang tidak terisi dari seluruh jalur penerimaan PTN. Seperti jalur SNBP, SNBT, maupun mandiri.

Baca juga : Gerindra Dukung Penambahan PLBN, Perbatasan Harus Jadi Beranda Terdepan RI

"Saat ini masih proses di seleksi mandiri, jadi kita belum tahu (data tepatnya). Nanti kalau sudah ada data resminya, kita akan tulis," kata Eduart di Jakarta, Senin (29/6/2026).

Eduart menyebut sejumlah alasan calon mahasiswa baru tidak melakukan daftar ulang. Antara lain; UKT, diterima di luar pulau sehingga membutuhkan biaya mobilitas yang tinggi dan mengejar program studi impian melalui jalur mandiri.

Terkait UKT, kata Eduart, sebenarnya PTN telah berupaya memfasilitasi mahasiswa yang keberatan. Seperti dengan memberikan kelompok UKT yang lebih rendah sampai membantu mencarikan beasiswa. TIF

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 3, edisi Kamis, 2 Juli 2026 dengan judul "60 Ribu Calon Mahasiswa Tidak Daftar Ulang Legislator Sentil UKT Mahal"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.