Golkar Dorong RUU Sisdiknas Wujudkan Pendidikan Berkualitas dan Adil

RM.id  Rakyat Merdeka - Fraksi Partai Golkar mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi landasan bagi terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, berkeadilan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta tantangan global.

Dorongan itu disampaikan setelah Komisi X DPR RI menuntaskan penyusunan draf RUU Sisdiknas yang akan memasuki tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Draf RUU Sisdiknas yang terdiri atas 16 bab dan 257 pasal telah memperoleh persetujuan delapan fraksi di DPR RI.

Selanjutnya, draf tersebut akan dibahas dalam proses harmonisasi di Baleg sebelum diajukan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas sekaligus Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, penyusunan draf merupakan hasil pembahasan intensif sejak Januari 2025 melalui rapat panitia kerja, rapat dengar pendapat (RDP), dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai pemangku kepentingan.

"Proses penyusunan RUU Sisdiknas telah melalui pembahasan yang cukup panjang. Persetujuan seluruh fraksi dalam rapat internal Komisi X menjadi salah satu tonggak penting sebelum pembahasan dilanjutkan pada tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI," ujar Hetifah.

Baca juga : Membangun Pendidikan Bermutu dari Sekolah Luar Biasa

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar Karmila Sari menegaskan, Fraksi Partai Golkar mendukung penuh lahirnya RUU Sisdiknas yang mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan nasional sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul.

Menurutnya, revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional harus menjadi momentum untuk memperkuat fondasi pendidikan Indonesia agar semakin berkualitas, inklusif, fleksibel, berkeadilan, serta responsif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika global.

"Fraksi Partai Golkar memandang revisi RUU Sisdiknas harus mampu menghadirkan sistem pendidikan yang berkualitas, inklusif, fleksibel, berkeadilan, mampu menjawab tantangan global, serta responsif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan sosial," kata Karmila.

Ia menilai, masih banyak persoalan mendasar yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia, mulai dari disparitas pembangunan manusia antarprovinsi, tingginya angka putus sekolah, rendahnya rata-rata lama sekolah di sejumlah daerah, hingga rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang menengah dan perguruan tinggi.

Selain itu, kesenjangan kualitas pendidikan juga dipengaruhi keterbatasan sarana dan prasarana, belum meratanya distribusi tenaga pendidik, persoalan status dan kesejahteraan guru maupun dosen, serta perlunya kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan masa depan.

"Permasalahan tersebut paling banyak dirasakan masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan wilayah marginal. Karena itu, RUU Sisdiknas harus mampu menjadi solusi yang menghadirkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas," ujarnya.

Baca juga : Apkasi Dorong Penguatan Peran Perempuan Atasi Stunting dan Majukan UMKM

Dalam pembahasan RUU Sisdiknas, Fraksi Partai Golkar mengusulkan sejumlah substansi penting. Pertama, mendukung penerapan kebijakan wajib belajar 13 tahun sebagai strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses pendidikan, dan menekan angka putus sekolah.

"Kebijakan wajib belajar 13 tahun merupakan investasi strategis untuk melahirkan generasi Indonesia yang lebih unggul dan berdaya saing," ujar Karmila.

Kedua, Golkar mendorong pemerataan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas, perlindungan, kepastian status, dan kesejahteraan guru, dosen, serta tenaga kependidikan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Ketiga, Fraksi Partai Golkar mengusulkan perlakuan yang setara bagi seluruh lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

"Keadilan dalam pengelolaan pendidikan menjadi fondasi penting untuk menciptakan ekosistem pendidikan nasional yang berkualitas dan merata," tuturnya. 

Keempat, Golkar menaruh perhatian serius terhadap berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, dan kekerasan di ruang digital.

Baca juga : Resmikan SDH Global Bali, PHG Komit Bangun Pendidikan Berkualitas

"Institusi pendidikan harus menjadi ruang yang aman bagi seluruh peserta didik. Kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, maupun kekerasan di ruang digital tidak boleh mendapat toleransi sedikit pun," tegasnya.

Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga menilai reformasi pendidikan harus didukung pendanaan yang memadai dan tepat sasaran, termasuk optimalisasi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN maupun APBD.

Golkar juga menegaskan pentingnya dukungan terhadap seluruh model pendidikan, baik pendidikan umum, pendidikan keagamaan, maupun pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Di sisi lain, sistem pendidikan juga harus semakin responsif terhadap perkembangan teknologi melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran tanpa mengabaikan penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai kebangsaan.

Menutup pandangannya, Karmila menegaskan penyusunan RUU Sisdiknas harus terus melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

"Kami meyakini bahwa keterlibatan pendidik, tenaga kependidikan, akademisi, organisasi masyarakat, hingga masyarakat luas merupakan kunci untuk membangun sistem pendidikan nasional yang inklusif, berkualitas, dan mampu mempersiapkan generasi Indonesia menghadapi tantangan masa depan," pungkasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.