DPR Dorong Pemerintah Siapkan Sekolah Darurat di Daerah Terdampak Gempa NTT

RM.id  Rakyat Merdeka - Komisi X DPR mendorong Pemerintah memastikan proses belajar mengajar bagi siswa di wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap berjalan. Sekolah darurat dapat menjadi solusi sementara sembari Pemerintah melakukan pendataan, rehabilitasi, dan pembangunan kembali fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, bencana tidak boleh membuat kegiatan pendidikan terhenti dalam waktu lama. Pemerintah perlu segera menyiapkan skema pembelajaran yang aman bagi siswa dan tenaga pendidik.

"Kami ingin bahwa proses belajar mengajar terus berjalan," ujar Hadrian, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026), seperti dimuat di laman dpr.go.id.

Baca juga : Mendagri: Korban Gempa NTT Bisa Cetak Ulang Dokumen Penting, Gratis

Politisi PKB ini menyatakan, kebutuhan sekolah darurat perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah terdampak. Sekolah yang masih aman digunakan akan terlebih dahulu diinventarisasi. Sementara sekolah yang mengalami kerusakan atau dinilai belum aman, kegiatan pembelajaran dapat dialihkan ke lokasi sementara.

"Kalau ternyata sekolah existing-nya masih bisa digunakan, tentu diinventarisasi. Tetapi kami menyarankan agar belajar di sekolah darurat terlebih dahulu," katanya.

Hadrian menyebut, sekolah darurat dapat memanfaatkan tenda maupun bangunan sekolah lain yang tidak terdampak gempa. Skema tersebut diharapkan menjadi solusi agar siswa tetap memperoleh layanan pendidikan sembari pemerintah melakukan perbaikan atau pembangunan kembali sekolah yang rusak.

Baca juga : Pertamina Siagakan Pasokan Avtur untuk Jaga Konektivitas Udara Labuan Bajo

Ia menekankan, penanganan sektor pendidikan pascabencana harus berjalan beriringan dengan upaya tanggap darurat. Pemerintah perlu memastikan keselamatan siswa dan guru sekaligus menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar.

Selain penyediaan ruang belajar sementara, Hadrian menegaskan, pendataan terhadap sekolah, siswa, guru, dan tenaga kependidikan menjadi bagian penting dalam menentukan kebutuhan penanganan di lapangan. Data tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan sekolah yang membutuhkan rehabilitasi maupun pembangunan kembali.

Berdasarkan data sementara yang diterima Komisi X DPR dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pemerintah Daerah, sekitar 400 sekolah terdampak gempa. Data tersebut masih dimutakhirkan dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan.

Baca juga : BAZNAS Dirikan Dapur Umum untuk Penuhi Kebutuhan Pengungsi Gempa NTT

Komisi X DPR akan terus mengawal penanganan sektor pendidikan di wilayah terdampak. Upaya pemulihan, menurut Hadrian, tidak hanya perlu berorientasi pada pembangunan kembali sarana pendidikan, tetapi juga memastikan hak anak untuk tetap memperoleh layanan pendidikan selama masa tanggap darurat hingga pemulihan bencana.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.