Fraksi Golkar MPR Dorong Penguatan Pembumian Karakter Di Era Digital

 Sebelumnya 
Kritik Terhadap Komersialisasi dan Pola Kolonial Pendidikan

Sementara itu, Dekan FISIP Universitas Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Muhammad Ibrahim Rantau, menilai tantangan terbesar pendidikan karakter bangsa di perguruan tinggi saat ini justru bersumber dari sistem pendidikan yang kian pragmatis, komersialisasi, serta minimnya alokasi riset kebangsaan.

"Tantangan Pancasila hari ini jelas berbeda dengan masa Revolusi Kemerdekaan maupun Orde Baru. Saat ini, isu intoleransi dan moderasi beragama sebagian besar sudah diampu oleh pendidikan agama. Tantangan nyata Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi justru terletak pada ketimpangan ekosistem dan orientasi pendidikan itu sendiri," ujar Ibrahim.

Baca juga : Fraksi Golkar MPR Dorong Pendidikan Pancasila Dan Budaya Bersih Masuk Kurikulum

Menyoroti dampak teknologi pada lapangan kerja, Budayawan Dr. Ngatawi Al-Zastrow mengutip riset McKinsey Global Institute yang memprediksi 52 persen jenis pekerjaan saat ini akan hilang pada tahun 2030.

Meski begitu, riset tersebut membuktikan bahwa soft skills serta keterampilan emosional dan sosial seperti empati, kepemimpinan, dan integritas semakin diprioritaskan.

"Mau perubahan teknologi seperti apa pun, soft skill seperti kejujuran, kedisiplinan, dan kesabaran adalah kebajikan karakter (virtue) yang bersumber dari Pancasila. Tugas kita sekarang adalah mengaktualisasikan dan merekonstruksi Pancasila agar dapat menopang soft skill tersebut," kata Gus Zastro.

Baca juga : Fahd A Rafiq Kena OTT KPK, Bahlil: Ini Musibah, Golkar Merasa Terpukul

Adapun Praktisi Pendidikan Nasional, Indra Charismiadji, menegaskan bahwa penguatan Pendidikan Pancasila tidak akan pernah berhasil jika sistem pendidikan nasional masih mengadopsi pola-pola era kolonial.

"Pendidikan kala itu diberikan atas dasar politik balas budi (karitatif), berlandaskan belas kasihan, bukan hak. Pertanyaannya sekarang, apakah anak-anak Indonesia hari ini sudah benar-benar mengalami Pancasila dalam sistem pendidikannya, atau kita masih memakai pola-pola kolonial?" tutur Indra.

Selain para narasumber, diskusi publik yang dimoderatori oleh Salma Hasanah Noor, B.A. ini dihadiri jajaran pimpinan FPG MPR RI, antara lain Ketua FPG MPR RI, Melchias Markus Mekeng; Sekretaris FPG MPR RI, H. Ferdiansyah; Bendahara FPG MPR RI, Dr. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa; Wakil Sekretaris FPG MPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi; Anggota FPG MPR RI, Dr. Hj. Karmila Sari, ; dan Drs. Juliyatmono.

Baca juga : Golkar Pun Pasrahkan Nasib Menterinya Kepada Presiden

Seluruh masukan dari para narasumber akan dirangkum oleh Fraksi Partai Golkar MPR RI menjadi panduan kajian (kaleidoskop) untuk mengawal perjalanan Pendidikan Pancasila serta pelaksanaan UUD NRI 1945.

FPG MPR RI juga berkomitmen untuk terus mengawal implementasi konstitusi di sektor ekonomi-fiskal, salah satunya melalui inisiatif skema Obligasi Daerah guna memperkuat kemandirian daerah dalam kerangka utuh NKRI.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.