Dark/Light Mode

KUTT Suka Makmur Buktikan Siap Topang Kemandirian Susu Nasional

Selasa, 29 September 2026 11:13 WIB
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI bersama jajaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) di Pasuruan, Senin (28/9/2026). Foto: DPR RI
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI bersama jajaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) di Pasuruan, Senin (28/9/2026). Foto: DPR RI

RM.id  Rakyat Merdeka - Koperasi Usaha Tani Ternak (KUTT) Suka Makmur Grati, Kabupaten Pasuruan, dinilai berhasil menjadi lokomotif penggerak ekonomi peternak rakyat sekaligus menopang ketahanan pangan hewani nasional.

Hal itu mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI bersama jajaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) di Pasuruan, Senin (28/9/2026).

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, didampingi Dirjen PKH Kementan Agung Suganda.

Agenda tersebut difokuskan untuk mengkaji rantai pasok susu dari sektor hulu hingga hilir. Dalam peninjauan lapangan, KUTT Suka Makmur diapresiasi sebagai salah satu contoh keberhasilan membangun kemitraan dan ekosistem peternakan yang terintegrasi.

Saat ini, KUTT Suka Makmur telah menghimpun lebih dari 2.000 peternak dengan populasi sekitar 8.700 ekor sapi perah. Produktivitas susu segar yang dihasilkan mencapai sekitar 35 ton per hari.

Koperasi tersebut tidak hanya berperan menampung dan menyalurkan hasil perahan peternak. KUTT Suka Makmur juga menyediakan pakan bermutu, layanan kesehatan ternak, akses permodalan, hingga inovasi pengolahan produk bernilai tambah.

Baca juga : Bali Darurat Rabies, DPR Desak Pemerintah Turun Tangan

“Kemandirian susu nasional bukan sekadar persoalan menambah sapi, tetapi membangun ekosistem yang membuat peternak mampu menghasilkan susu secara produktif, efisien, dan berkelanjutan. KUTT Suka Makmur menunjukkan bagaimana koperasi berperan sentral menyediakan pakan, pembiayaan, hingga layanan kesehatan bagi para anggotanya,” ujar Titiek Soeharto.

Dalam peninjauan di Villa Sapi Grati, delegasi Komisi IV DPR RI juga melihat langsung kondisi sapi-sapi Grati yang dinilai sehat dan memiliki produktivitas tinggi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari bersama Anggota Komisi IV Endang Setyawati Thohari menilai Indonesia memiliki rumpun sapi perah dataran rendah unggul yang mampu beradaptasi dengan kondisi iklim tropis.

Abdul Kharis menekankan pentingnya pelestarian dan konservasi Sapi Grati secara terstruktur. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar plasma nutfah asli Indonesia itu terlindungi dari ancaman kepunahan sekaligus dapat dikembangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian bibit ternak nasional.

Senada, Endang menyampaikan bahwa DPR RI tengah menyiapkan agenda strategis terkait pembahasan Undang-Undang Sumber Kekayaan Genetika. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen hukum untuk melindungi kekayaan genetik dan biodiversitas Indonesia, termasuk memberikan kepastian bagi pengembangan Sapi Grati.

Ketua KUTT Suka Makmur Evi Zainal Abidin mengatakan, keberlanjutan koperasi sangat bergantung pada kemitraan yang seimbang dan adil dengan industri pengolahan.

Baca juga : Komisi IV DPR Soroti Kesehatan Masyarakat, Satwa & Flora

Pihaknya terus berupaya meningkatkan nilai tambah bagi anggota sekaligus menjaga ketersediaan bahan baku pakan secara berkelanjutan.

“Industri dan koperasi sudah selayaknya menjadi mitra strategis yang saling membesarkan. Kemitraan yang sehat akan membuka ruang agar peternak berkembang, koperasi semakin kuat, dan industri mendapatkan pasokan susu berkualitas prima,” ujar Evi.

Sementara itu, Bupati Pasuruan Mochamad Rusdi Sutejo menegaskan, subsektor persusuan merupakan salah satu pilar penting bagi perekonomian daerah.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan, kata dia, berkomitmen memperluas pemanfaatan lahan hijauan untuk menjamin ketersediaan nutrisi pakan secara berkelanjutan bagi peternak.

Dirjen PKH Kementan Agung Suganda mengungkapkan, produksi susu segar dalam negeri (SSDN) saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional.

Adapun 80 persen kebutuhan lainnya masih dipenuhi melalui impor. Untuk menekan ketergantungan impor hingga 2030, pemerintah memproyeksikan penambahan sedikitnya 600 ribu ekor sapi perah indukan hingga 2029.

Baca juga : Robert Usul Pelaku Pembakaran Hutan Diganjar Hukuman Mati

Kementan menyiapkan sejumlah skema untuk merealisasikan target tersebut, antara lain subsidi uang muka pengadaan sapi, fasilitasi asuransi usaha ternak, penyediaan kandang terstandar, serta modernisasi alat perah yang disinergikan dengan sektor perbankan.

Sinergi Komisi IV DPR RI, Kementan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dan KUTT Suka Makmur diharapkan dapat memperkuat perlindungan plasma nutfah lokal sekaligus menjamin penyerapan susu peternak.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem peternakan rakyat dan mewujudkan kemandirian atau swasembada susu nasional.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.