Lestari Moerdijat: Perkuat Tata Kelola Pelestarian Warisan Maritim Nusantara

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan, standardisasi, pengawasan, dan tata kelola kolaboratif harus diperkuat agar jejak peradaban laut Nusantara tetap lestari, sebagai bagian upaya memperkokoh identitas bangsa.

Lestari berpendapat bahwa sejarah maritim Nusantara dapat dimanfaatkan sebagai penguat identitas bangsa.

"Negara kita adalah negara maritim, kita harus memiliki cara pandang bahwa perairan dan daratan merupakan satu kesatuan. Museum bahari harus mampu menjadi bagian dari instrumen penguatan kedaulatan bangsa," kata Lestari, saat membuka Forum Diskusi Aktual Berbangsa Bernegara (FDABB) bertema Laut yang Menyatukan Indonesia: Menghidupkan Kesadaran Kebangsaan dari Museum Bahari di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Diskusi tersebut digelar atas kerja sama MPR RI, Yayasan Mitra Museum Jakarta, dan Forum Diskusi Denpasar 12. Diskusi yang dimoderatori Indra Maulana (jurnalis Metro TV) itu menghadirkan Laksamana TNI (Purn.) Prof. Marsetio, Prof. Dr. Susanto Zuhdi, dan Nofa Farida Lestari sebagai narasumber. Hadir pula Ratih Megasari Singkarru, Mis’ari, dan Idham Bachtiar Setiadi, sebagai penanggap.

Baca juga : Lestari: Data Akurat Prasyarat Kebijakan Konsesi Disabilitas Tepat Sasaran

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, pemahaman terhadap sejarah kelautan memperkuat ikatan batin warga negara.

"Catatan sejarah dan bukti material yang tersimpan di museum harus mampu memberi gambaran sejarah kita di masa lalu," ujarnya.

Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu menyoroti bahwa dalam upaya pelestarian museum bahari, sejatinya sudah memiliki payung hukum. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari memadai.

"Regulasi sudah ada, tetapi apakah hal itu sudah membuat para pemangku kepentingan mengalokasikan anggaran dan langkah pelestarian yang memadai?" ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Baca juga : Lestari Moerdijat: Jangan Biarkan Taman Bacaan Masyarakat Mati Perlahan

Menurut Rerie, tata kelola kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta perlu dirumuskan secara sistematis. Rerie menekankan seluruh warga negara memikul tanggung jawab peradaban untuk menjaga keberlangsungan warisan budaya maritim Nusantara.

Dari diskusi tersebut, Penasihat Khusus Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI (Kemdiktisaintek) Laksamana TNI (Purn.) Prof. Marsetio mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan pivot maritim dunia dan memiliki tiga alur laut kepulauan.

Dengan sejumlah kondisi itu, ujar dia, Indonesia termasuk merupakan negara maritim yang besar. Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim.

Marsetio berpendapat bahwa diperlukan strategi yang tepat untuk membangun negara maritim yang besar. "Kita punya konsep wawasan Nusantara yang menegaskan cara pandang Bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Ini yang harus diperkuat untuk membangun bangsa," ujar Marsetio.

Baca juga : Lestari Moerdijat: Pendidikan Nonformal Bukan Jalur Kelas Dua

Sementara itu, sejarawan Susanto Zuhdi menegaskan, laut berperan besar dalam proses pembentukan bangsa Indonesia jauh sebelum Sumpah Pemuda 1928.

Dalam konteks abad ke-17 dan ke-18, tambah dia, sejarah Indonesia tidak hanya dilihat dari perspektif VOC, tetapi juga dinamika kependudukan yang mempertemukan unsur-unsur pembentuk masyarakat baru dengan nilai-nilai baru keindonesiaan.

Melalui jaringan pelayaran, ujar Susanto, diaspora Nusantara menyebar dan berinteraksi lintas etnik, melahirkan nilai-nilai baru yang menjadi fondasi kebangsaan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.