Azis Subekti: Penertiban Harus Tegas, Rakyat Tetap Dilindungi

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Azis Subekti mendukung langkah pemerintah menyelamatkan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau, dari kerusakan akibat penguasaan kawasan secara ilegal.

Dia menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang mengambil keuntungan dari kerusakan hutan, tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat terdampak.

Azis menilai, upaya pemerintah memulihkan kawasan konservasi harus dijalankan secara menyeluruh. Penertiban perkebunan ilegal perlu diikuti pemeriksaan terhadap jaringan ekonomi, transaksi tanah, dan praktik administrasi yang memungkinkan kerusakan berlangsung selama bertahun-tahun.

“Kelestarian hutan dan martabat manusia harus menjadi ukuran dalam keputusan yang sama,” tulis Azis dalam artikelnya mengenai keadilan lingkungan dan persoalan Tesso Nilo, Senin (12/10/2026).

Menurut Azis, penyelamatan Tesso Nilo tidak cukup hanya mengembalikan penguasaan kawasan kepada negara. Pemerintah juga perlu memastikan penyebab utama perambahan dapat dihentikan agar kerusakan serupa tidak kembali terjadi.

Baca juga : Gerindra Happy Dua Parpol Dukung Prabowo Di 2029

“Keberhasilan menghapus perkebunan ilegal dapat kehilangan makna apabila insentif ekonomi untuk membuka kawasan kembali tetap tersedia,” tegasnya dalam tulisan tersebut.

Azis menyoroti pentingnya menelusuri pihak yang selama ini memperoleh keuntungan dari pembukaan lahan dan perdagangan hasil perkebunan di kawasan konservasi. Penegakan hukum, menurutnya, tidak boleh berhenti pada masyarakat yang berada langsung di lapangan.

Pemeriksaan harus menjangkau pihak yang membiayai pembukaan kawasan, memperdagangkan tanah, maupun menyerap hasil kebun. “Ketegasan negara perlu mampu menjangkau pihak yang mempunyai daya ekonomi dan pengaruh paling besar,” tulisnya.

Di sisi lain, Azis mengingatkan bahwa masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada lahan kecil mempunyai posisi berbeda dibandingkan pemodal perkebunan berskala besar.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan penertiban dilakukan berdasarkan pemeriksaan yang objektif terhadap riwayat penguasaan lahan, dokumen pertanahan, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Baca juga : Dipimpin Politisi Gerindra, Panja Pemilu Mulai Serap Aspirasi Rakyat

“Sebutan ‘warga’ maupun ‘perambah’ tidak dapat menggantikan proses pembuktian,” tulis Azis.

Dia juga mendukung langkah pemerintah menjalankan program reforestasi Tesso Nilo yang diluncurkan Kementerian Kehutanan pada Maret 2026 dengan target pemulihan keseluruhan mencapai 66.704 hektare hingga 2028.

Namun, Azis menekankan bahwa keberhasilan program tersebut harus dinilai berdasarkan kondisi ekologis di lapangan, bukan sekadar pelaksanaan penertiban maupun kegiatan penanaman pohon. Pengawasan perlu mencakup pertumbuhan vegetasi, pemulihan habitat satwa, pencegahan pembukaan kawasan kembali, dan keberlanjutan penghidupan masyarakat terdampak.

“Pengawasan parlemen dan publik perlu mengikuti kondisi lapangan setelah kegiatan seremonial berakhir,” tulisnya.

Azis mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan tidak boleh menjadi persoalan yang keuntungannya dinikmati pihak tertentu, sementara biaya dan akibatnya ditanggung negara serta masyarakat.

Baca juga : Gerindra: Polemik Gugatan Ijazah Gibran Sudah Selesai, Saatnya Move On

Menurutnya, penyelamatan Tesso Nilo menjadi kesempatan untuk memastikan penegakan hukum, pemulihan alam, dan perlindungan masyarakat dapat berjalan beriringan.

“Hutan yang pulih dan manusia yang tetap bermartabat akan menjadi bukti bahwa negara telah belajar dari perjalanan panjang ini,” pungkas Azis.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.