Wayan Sudirta Apresiasi Kapolda Bali, Sebut Teladan bagi Pemimpin Lain

RM.id  Rakyat Merdeka - Langkah Kapolda Bali Irjen Pasma Royce yang langsung bersilaturahmi dengan pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali setelah dilantik mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta.

Sikap proaktif tersebut dinilai sebagai contoh kepemimpinan yang rendah hati, dekat dengan masyarakat, dan patut diteladani para pemimpin lain, baik di lingkungan Polri maupun pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan.

Sudirta, yang juga anggota Sabha Walaka PHDI Pusat, menyampaikan apresiasi itu setelah pertemuan Kapolda Bali dengan jajaran PHDI Bali di Denpasar, Kamis (22/10/2026).

Menurut dia, kunjungan langsung ke sekretariat PHDI Bali menjadi langkah penting untuk membangun komunikasi dan mendengarkan aspirasi masyarakat.

Ia menilai, meskipun Kapolda-Kapolda Bali sebelumnya telah menjalin komunikasi dan sinergi yang baik dengan PHDI, audiensi biasanya dilakukan di Mapolda Bali.

Karena itu, kunjungan Pasma Royce ke sekretariat PHDI Bali dinilai sebagai langkah yang patut diapresiasi.

Sudirta menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kapolda Bali atas inisiatif tersebut.

Menurut dia, kepemimpinan yang rendah hati dan bersedia mendatangi masyarakat merupakan bentuk pelayanan publik yang dibutuhkan.

“Di tengah upaya membenahi institusi kepolisian, contoh dan keteladanan dari pemimpin yang rendah hati, bermasyarakat, dan hadir melayani masyarakat merupakan kerinduan nyata masyarakat,” kata Sudirta seusai acara silaturahmi.

Baca juga : Dua Tahun Prabowo-Gibran: Menjaga Keseimbangan Hukum, Politik, dan Ekonomi

Ia menegaskan, hubungan Polri dan masyarakat harus dibangun melalui komunikasi terbuka. Kritik terhadap kepolisian, menurut dia, perlu dipandang sebagai bentuk kepedulian, sedangkan pelayanan yang baik patut diapresiasi.

“Kalau ada yang kurang dari kepolisian, masyarakat bisa mencubit sebagai tanda cinta dan rasa hormat. Lalu yang positif dari pelayanan polisi, patut diapresiasi dan dihargai. Karena Polri adalah milik kita semua, bukan hanya milik anggota Polri. Dengan berkunjung dan mendengar langsung dari pelayan umat di PHDI, Kapolda bisa mendengar dan mengetahui situasi yang berdenyut di masyarakat,” ujar Sudirta.

Ia berharap, langkah Kapolda Bali tersebut menjadi teladan bagi para Kapolda lain di jajaran Polri maupun pemimpin di lembaga pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan.

Kunjungan Kapolda Bali ke PHDI berawal dari pertemuan Sudirta dengan Pasma Royce dalam rangkaian kegiatan reses sebagai anggota DPR RI.

Dalam pertemuan itu, Sudirta menyampaikan pentingnya merealisasikan enam agenda Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, termasuk peningkatan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sudirta menilai, pendekatan tersebut penting diterapkan di Bali, mengingat kehidupan masyarakatnya sangat erat dengan nilai-nilai religius, budaya, dan seni.

Karena itu, Kapolda perlu menyapa tokoh-tokoh organisasi keagamaan, termasuk pengurus PHDI Bali.

Menanggapi masukan tersebut, Pasma Royce menyatakan kesediaannya untuk berkunjung langsung ke kantor PHDI Bali di Denpasar. Melalui ajudannya, agenda silaturahmi kemudian dijadwalkan pada 22 Oktober 2026.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, Kapolda Bali menyampaikan terima kasih atas sambutan dan masukan dari jajaran PHDI.

Baca juga : Baleg Usulkan UU Anti-Bullying

Ia menyatakan akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut melalui konsolidasi internal, termasuk memetakan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Pasma juga mengapresiasi masyarakat Bali yang tetap tenang dalam menyikapi antrean bahan bakar minyak (BBM) selama beberapa hari terakhir, sehingga situasi kamtibmas tetap terkendali.

Menurut Pasma, kunjungan tersebut memang merupakan inisiatifnya sebagai pejabat baru untuk bertemu langsung dengan pengurus PHDI, tanpa harus menunggu mereka datang ke Polda Bali.

“Ya, memang sudah menjadi tugas dan kewajiban saya selaku pejabat baru, harus bersilaturahmi ke semua elemen masyarakat di Bali. Pertama, berkait tugas kepolisian dengan organisasi yang selama ini Polri sudah berkolaborasi dan bersinergi,” kata Pasma.

Ia menegaskan, selain melanjutkan sinergi dengan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kamtibmas, Polda Bali perlu memperkuat konsolidasi internal dan memetakan potensi gangguan keamanan untuk menentukan prioritas penanganan.

“Kita melakukan mapping potensi gangguan selama ini. Dengan skala prioritas, kita akan lakukan percepatan pelayanan,” ujarnya.

Pasma memastikan berbagai masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan dibahas dalam konsolidasi internal Polda Bali di bawah kepemimpinannya.

Dalam silaturahmi itu, sejumlah tokoh turut menyampaikan masukan, antara lain Ketua PHDI Bali Nyoman Kenak, Ketua Paruman Walaka PHDI Bali yang juga Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Prof. Dr. IGN Sudiana, serta Sudirta. Hadir pula Nyoman Sarjana, Guru Ketut Darmika, Made Bandem Dananjaya, Dr. Wayan Jondra, Sulinggih Made Rai Wirata, anggota DPRD Wayan Mertha Suteja, dan I Wayan Sukayasa.

Soroti Perlindungan Aset Desa Adat

Dalam pertemuan tersebut, Sudirta juga mengapresiasi komitmen jajaran Polda Bali dan Kejaksaan Tinggi sebelumnya bersama PHDI Bali dalam penanganan perkara Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Baca juga : Membaca Arah Reformasi Polri dalam Konsep “Polisi Bersama Masyarakat”

Ia mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang mengkorupsi uang LPD.

Namun, ia mengingatkan agar penanganan perkara tidak sampai mengakibatkan pembekuan aset LPD yang menjadi milik krama desa adat.

Menurut Sudirta, aset LPD harus dikembalikan kepada krama desa adat, sementara pelaku yang menggelapkan aset harus dijatuhi hukuman berat sesuai ketentuan hukum.

Sudirta juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap tanah-tanah desa adat agar tetap menjadi milik dan tercatat atas nama desa adat.

Ia menyoroti adanya tanah desa adat yang disertifikatkan atas nama perseorangan sehingga desa adat menghadapi kesulitan untuk mengembalikannya ke status semula.

Sementara itu, Ketua Paruman Walaka PHDI Bali Prof. IGN Sudiana mengusulkan agar dibuat standar operasional prosedur (SOP) untuk pelayanan masyarakat yang bersinggungan dengan kewenangan kepolisian dan pecalang desa adat.

Menurut Sudiana, SOP tersebut diperlukan agar kedua lembaga dapat bersinergi, saling memperkuat, dan melengkapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kapolda Bali menyatakan telah mencatat seluruh masukan yang disampaikan dan siap menindaklanjutinya melalui konsolidasi internal Polda Bali.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.