120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran, PKS Terbanyak

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengumumkan, sebanyak 120 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jumlah terbanyak berasal dari Fraksi PKS, yakni 28 orang.

Usulan tersebut akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).

“Total yang mengusulkan hak menyatakan pendapat, berdasarkan yang ditandatangani, berjumlah 120 orang dari 8 fraksi yang ada. Dari Fraksi PDIP 14 orang, Fraksi Partai Golkar 11 orang, Fraksi Gerindra 11 orang, Fraksi Nasdem 19 orang, Fraksi PKB 18 orang, Fraksi PKS 28 orang, Fraksi PAN 1 orang, Fraksi Partai Demokrat 18 orang,” beber Saan dalam rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Sesuai Pasal 79 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Hak Menyatakan Pendapat (HMP) merupakan hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Tanah Air maupun situasi dunia internasional, serta tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Baca juga : Akun Instagram Gibran Tiba-tiba Banjir Postingan

Berdasarkan Pasal 191–195 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, usulan HMP diajukan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR.

Usulan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR, disertai dokumen yang memuat materi, alasan, dan bukti pendukung.

Pimpinan DPR kemudian memeriksa kelengkapan dan persyaratan usulan sebelum membawanya ke Badan Musyawarah (Bamus).

Selanjutnya, Bamus membahas dan menjadwalkan Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan atas usulan tersebut.

Baca juga : Wapres: Saran Presiden Saya Fight Di PTUN

Usulan HMP dapat disetujui apabila rapat paripurna dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR, dan keputusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir.

Apabila HMP berkaitan dengan dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, DPR dapat mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR tersebut.

MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut paling lama 90 hari setelah permohonan diterima.

Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR dapat meneruskan usulan tersebut kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Baca juga : Soal Perlawanan Di PTUN, Begini Sikap Yusril & Kuasa Hukum Gibran

MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usulan tersebut paling lambat 30 hari sejak menerima usulan DPR.

Dalam pengambilan keputusan, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota MPR dan keputusan pemberhentian harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota yang hadir. Wakil Presiden juga diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam sidang tersebut.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.