Dark/Light Mode

Urgensi Pengaturan Penyadapan dalam Menjamin Pelindungan Masyarakat

Senin, 16 November 2026 12:50 WIB
I Wayan Sudirta. (Foto:  Dok. PDIP)
I Wayan Sudirta. (Foto: Dok. PDIP)

 Sebelumnya 
Merespons kebutuhan tersebut, Indonesia memerlukan pengaturan penyadapan yang secara tegas menjelaskan siapa saja institusi yang berwenang melakukan penyadapan serta bagaimana prosedur pelaksanaannya.

Undang-undang harus mengatur kriteria dan ruang lingkup penyadapan secara terukur.

Salah satu persoalan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah penyadapan hanya boleh dilakukan untuk melengkapi alat bukti dalam proses penegakan hukum atau dapat pula digunakan untuk mencari bukti permulaan yang cukup dalam rangka tindakan preventif.

Pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang jelas agar tidak terjadi perluasan kewenangan secara berlebihan.

Setidaknya ada beberapa aspek penting yang harus diatur dalam RUU Penyadapan. Pertama, keseragaman mekanisme dan prosedur penyadapan.

Meskipun pelaksanaannya dilakukan oleh institusi yang berbeda, standar dan tolok ukur penyadapan harus sama.

Prosedur pemberian kewenangan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing lembaga, tetapi harus tetap berlandaskan prinsip hukum yang seragam.

Penyadapan harus didasarkan pada alasan yang kuat dan dapat diverifikasi. Pembatasan diperlukan, terutama ketika penyadapan menjadi bagian dari upaya paksa.

Pada prinsipnya, penyadapan harus digunakan untuk melengkapi kebutuhan pengumpulan data dan informasi, bukan sebagai sarana mencari-cari kesalahan seseorang yang belum memiliki indikasi keterlibatan dalam tindak pidana.

Kedua, kejelasan jangka waktu dan mekanisme audit. Setiap tindakan penyadapan harus memiliki batas waktu yang tegas melalui mekanisme penetapan dan evaluasi berkala.

Baca juga : Mesakh Mirin Dorong Sistem Noken Diatur Khusus dalam Revisi UU Pemilu

Selain itu, diperlukan sistem audit menyeluruh atau end-to-end audit trail/log untuk memastikan setiap tahapan penyadapan dapat dipertanggungjawabkan.

Audit harus dilakukan secara internal maupun eksternal oleh lembaga yang berbeda agar pengawasannya berlangsung profesional dan independen.

Bahkan, tidak tertutup kemungkinan dibentuk lembaga independen khusus yang bertugas melakukan audit penyadapan.

Model ini dapat merujuk pada pengalaman Australia dan Jerman yang memiliki mekanisme pengawasan khusus atau memberikan kewenangan pengawasan kepada lembaga tertentu, seperti ombudsman.

Ketiga, pembatasan ruang lingkup penyadapan. Undang-undang harus menentukan secara jelas jenis penyadapan, mekanisme pelaksanaan, teknologi dan sistem yang digunakan, serta kategori tindak pidana yang dapat menjadi dasar penyadapan.

Misalnya, penyadapan dibatasi untuk penanganan tindak pidana terhadap keamanan negara, terorisme, narkotika, korupsi, dan kejahatan terorganisasi lainnya.

Pembatasan ini penting untuk memberikan kepastian kepada aparat maupun masyarakat bahwa penyadapan memang diperlukan dalam mendukung penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan, tetapi hanya boleh dilakukan apabila benar-benar dibutuhkan.

Kejahatan terorganisasi memang membutuhkan pendekatan luar biasa. Namun, penanganannya tetap harus dilakukan secara konstitusional dan berlandaskan prinsip due process of law.

Keempat, pencegahan penyalahgunaan kewenangan. RUU Penyadapan harus mengatur sanksi yang tegas, baik pidana maupun perdata, sebagai pelengkap ketentuan tindak pidana penyadapan yang telah diatur dalam KUHP.

Penyalahgunaan kewenangan oleh aparat atau oknum tertentu untuk melakukan penyadapan ilegal harus ditegaskan sebagai perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana.

Baca juga : Kapolri Hadiri Raker Komisi III DPR Bahas Kasus Penyadapan Ilegal

Rumusan larangan dan sanksi tersebut harus memiliki unsur, kriteria, serta tolok ukur yang jelas. Jangan sampai pengaturan sanksi justru menjadi norma yang mengambang dan sulit diterapkan.

Membangun Logika Hukum dan Perlindungan Masyarakat

Pengaturan penyadapan pada dasarnya ingin memastikan bahwa sistem penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan negara dapat bekerja secara efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konstitusi.

Dalam kondisi tertentu, negara memang membutuhkan cara khusus untuk menghadapi perkembangan kejahatan serius.

Fungsi intelijen dalam mendukung penegakan hukum dan menjaga keamanan negara telah berjalan.

Namun, dalam keadaan tertentu, penyadapan diperlukan untuk mengungkap dugaan ancaman atau tindak pidana yang sulit ditembus melalui metode konvensional, terutama akibat perkembangan teknologi yang semakin kompleks.

Meski demikian, perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat, khususnya hak privasi, harus tetap menjadi prioritas utama.

Negara memang dapat menjalankan kewenangan penegakan hukum dan keamanan berdasarkan undang-undang.

Namun, penyadapan harus ditempatkan sebagai instrumen pelengkap yang terbatas atau bersifat komplementer-terbatas.

Artinya, penyadapan hanya boleh dilakukan dalam keadaan dan kebutuhan tertentu, dengan mekanisme serta kriteria yang diatur secara jelas dalam undang-undang.

Pengalaman penyadapan terhadap kepala negara juga menjadi pengingat bahwa regulasi ini dibutuhkan untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara sekaligus menjaga kerahasiaan kepentingan negara.

Baca juga : Komisi III DPR dan Polri Bahas Kasus Penyadapan Presiden

Kita tidak boleh membiarkan sarana, kesempatan, kewenangan, maupun kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan politik atau pribadi tertentu.

Pada akhirnya, penyadapan harus ditempatkan sebagai last resort atau upaya terakhir yang berkeadilan, profesional, dan memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara.

Negara membutuhkan instrumen penyadapan untuk menghadapi ancaman keamanan dan kejahatan serius.

Namun, kewenangan tersebut tidak boleh berubah menjadi alat untuk mengontrol, mengintimidasi, atau melanggar hak privasi masyarakat.

Karena itu, pengaturan penyadapan bukanlah upaya untuk melemahkan aparat penegak hukum maupun lembaga intelijen.

Sebaliknya, regulasi ini diperlukan untuk memperkuat legitimasi kewenangan negara melalui mekanisme yang transparan, akuntabel, dan konstitusional.

Kita tidak boleh membiarkan absolutisme kekuasaan dan kewenangan, apalagi penyalahgunaan dalam bentuk apa pun, menjadi ancaman bagi hak privasi masyarakat.

Penyadapan harus tunduk pada hukum, bukan hukum yang tunduk pada kewenangan penyadapan.

Oleh: Dr. I Wayan Sudirta SH, MH.

 Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.