Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Sekjen DPD Reydonnyzar Moenek mendorong Korpri berperan aktif menyatukan dan menampung aspirasi ASN dalam mengemban tugas pokoknya. Ia berharap, sebanyak 4,3 juta anggota Korpri memberikan dukungan terhadap reformasi birokrasi di seluruh lembaga negara.
“Era reformasi gelombang kedua ditandai dengan menguatnya peranan birokrasi. Hal ini bertujuan agar birokrasi bebas KKN, akuntabel, berkinerja tinggi, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik,” ujar pada acara pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Setjen MPR periode 2019-2024, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4).
Donny, demikian sapaan Reydonnyzar, menuturkan, salah satu upaya reformasi birokrasi dilakukan melalui penetapan Undang-Undang (UU) Nomor 5/2014 tentang ASN. Tujuan utama UU ASN adalah meningkatkan independensi dan netralitas aparatur, serta meningkatkan kompetensi dan produktivitas kerja.
Baca juga : Dari Sabang Sampai Merauke Tolak Serangan Fajar
“Dengan begitu, dalam beberapa waktu ke depan, birokrasi di Indonesia tidak kalah dengan negara-negara maju. Terutama, dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan dunia usaha,” jelasnya.
Donny menambahkan, Pasal 126 UU ASN mendorong Korpri bertransformasi menjadi Korps Profesi Pegawai ASN dengan tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN.
“Selain itu, mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa, dan melaksanakan fungsi sebagai mana mestinya,” imbuhnya.
Baca juga : Gunung Merapi Keluarkan 5 Guguran Lava Pijar
Jalannya transformasi, lanjut Donny, akan diikuti oleh dialetika dan dinamika secara terus menerus. Dalam proses inilah, seluruh jajaran Korpri harus mampu menjaga keutuhan dan eksistensi organisasi.
“Tekad dan upaya kita adalah untuk menjadikan Korpri lebih maju menuju masa depan yang lebih baik.”
Menghadapi kompleksitas permasalahan tersebut, kata Donny, dibutuhkan peningkatan profesionalitas para aparatur yang mengawaki birokrasi dalam pelayanan publik. Karenanya, paradigma profesional bermakna ajakan untuk meningkatkan kompetensi dan menjadi organisasi pembelajar.
Baca juga : Dukung Vokasi, Toyota Sumbang 25 Mobil
“Masalah yang terjadi saat ini, tidak akan dapat diselesaikan dengan cara-cara lama yang terbukti gagal menjawab tantangan zaman. Karenanya, birokrasi harus semakin cerdas, kreatif, responsif, dan inovatif,” harap Donny. [ONI]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
