Politik Uang Jadi Musuh Bersama, Harus Dibasmi

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung dorongan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pemerintah untuk mengajukan pembubaran partai politik (parpol) yang membiarkan praktik korupsi. Cara tegas ini bagian dari upaya memberantas rasuah di Indonesia.

“Mesti ada ketegasan memberantas politik uang,” ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, secara teknis di­perlukan undang-undang khusus yang mengatur pembubaran par­tai korup ini. Dia meyakini, perlu cara-cara luar biasa agar bangsa ini terbebas dari wabah korupsi yang menggerogoti duit negara.

Baca juga : Relawan Ingatkan Parpol Koalisi Tak Tekan Anies Soal Cawapres

“Money politics musuh ber­sama. Harus diberantas. Setuju ada undang-undang khusus untuk memberi hukuman tegas,” tekannya.

Selain regulasi ketat dan keras terhadap pelaku korupsi, PKS menilai pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat apabila mengetahui adanya perbuatan korupsi. Pasalnya, se­buah kasus korupsi itu akan cepat diberantas ketika ada yang melaporkan.

Nah, posisi melaporkan per­buatan melawan rasuah ini diamini bukan sesuatu yang mudah. Perlu adanya jaminan keamanan, bahkan penghargaan terhadap mereka yang berani melaporkan perbuatan haram tersebut kepada lembaga hukum.

Baca juga : Santri Dukung Ganjar Gelar Pelatihan Sertifikasi Halal Bersama Majelis Taklim Nurul Falah

“Bisa dicantumkan pembe­rian hadiah bagi yang terbukti benar dalam melaporkan money politics. Seperti ada reward bagi whistleblower dalam pemberan­tasan korupsi,” sebutnya.

Di internal PKS, lanjutnya, upaya pemberantasan korupsi ini menjadi perhatian serius. Berbagai program edukasi terus dilaku­kan terhadap kader. Termasuk, calon partai yang tercatat sebagai Bacaleg untuk Pemilu 2024.

Partai oposisi ini berikhtiar, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang bersih dari tindakan korupsi. Untuk itu, semua pihak perlu melakukan perbaikan. Termasuk, partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi di Tanah Air.

Baca juga : Mahfud: Penahanan Plate Sesuai Hukum Dan Jadi Keharusan Hukum

“Kalau kita ingin berhasil, semua harus berusaha maksimal. Termasuk sikap tegas terhadap parpol ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MK Saldi Isra menyebut parpolyang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uangdapat dijadikan alasan oleh Pemerintah mengajukan permo­honan dibubarkan. Tujuannya, untuk memberikan efek jera parpol korup.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.