Politik Uang Paling Tinggi Di Jawa Timur

RM.id  Rakyat Merdeka - Selain Jawa Timur, praktik politik uang pada Pemilu 2024 juga potensial tinggi terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Saurlin Siagian menjelaskan, tingginya potensi praktik politik uang di Jawa Timur (Jatim) terjadi di wilayah industri. Di Jatim, kata dia, ada 65 ribu perusahaan dan sekitar 3,95 juta buruh.

“Jumlah masyarakat yang berasal dari desa dan bekerja di kawasan industri cukup tinggi,” katanya. Temuan Komnas HAM tersebut didapat per April-Mei 2023.

Baca juga : Perangi Tikus Di BUMN, Pengawasan Diperketat

Masalahnya, kata Saurlin, industri-industri tersebut tersentralisasi dan kom­pleks industri yang paling banyak berada di Sidoarjo, Jawa Timur. Kata dia, para buruh yang bekerja di industri-industri itu secara identitas berada di desa-desa atau di pedesaan.

“Dari jutaan buruh yang bekerja di kawasan industri, jarak rumah dan tem­pat kerjanya rata-rata waktu tempuhnya sekitar 5 hari,” ungkapnya.

Dalam aturan pemilu, lanjut Saulin, para pekerja itu harus menentukan tem­pat pemilihan atau TPS di desa tempat tinggalnya sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) atau daftar pemilih semen­tara (DPS). Kondisi itu, kata dia, kerap dimanfaatkan para peserta pemilu untuk memberikan fasilitas perjalanan bagi para pekerja atau buruh untuk bisa memberi­kan hak pilihnya.

Baca juga : Anies Dan Ganjar Diawasi Bawaslu

“Kenapa kita arahkan ke politik uang? Karena pekerja atau asosiasi pekerja yang kami jumpai dimobilisasi yang punya uang,” kata Saurlin.

“Siapa yang mobilisasi? Tentu kita tahu arahnya, siapa yang bayarin mereka berangkat dari satu tempat ke tempat lain, berbus-bus. Potensinya di situ,” sambung Saurlin.

Dengan adanya fakta itu, kata Saurlin, mobilisasi yang dilakukan oleh oknum peserta pemilu akan menggeser kemur­nian pilihan politik dari para pekerja di kawasan industri. Temuan ini, lanjut dia, akan disampaikan kepada penyelenggara pemilu; KPU dan Bawaslu. “Serta kepada kementerian-lembaga terkait agar dicari­kan solusinya,” ujarnya.

Baca juga : JK Kini Berubah Jadi Pesimistis

Saurlin menambahkan, kondisi tersebut mengontaminasi genuinitas pilihan para buruh. Soalnya, kata dia, sedari awal para buruh sudah ada yang mengarahkan, ada yang membayarkan bus, menanggung perjalan pulang ke rumahnya, ke TPS sampai balik lagi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.