Idrus Marham: Kebebasan Berkarya Harus Berpijak pada Fakta & Komitmen Kebangsaan

RM.id  Rakyat Merdeka - Polemik yang muncul setelah penayangan film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale dinilai tidak seharusnya berhenti pada perdebatan soal setuju atau tidak setuju terhadap isi film.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik Idrus Marham menilai, perdebatan tersebut justru dapat menjadi momentum untuk memperkuat perspektif kebangsaan dalam melihat pembangunan di berbagai daerah, termasuk di Merauke, Papua Selatan.

Menurut Idrus, kebebasan berekspresi, berkarya, melakukan penelitian, advokasi, maupun menyampaikan kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati.

Karena itu, tidak ada larangan bagi siapa pun untuk membuat karya, termasuk film dokumenter yang mengangkat isu-isu publik.

Namun, ia menegaskan bahwa kebebasan tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab moral untuk menyajikan fakta, data, dan informasi yang utuh kepada masyarakat.

“Pada prinsipnya tidak ada larangan dalam berkreativitas, membuat film, melakukan advokasi, penelitian, ataupun menyampaikan kritik. Itu adalah hak setiap warga negara. Tetapi yang juga harus dijaga adalah komitmen terhadap fakta, data, dan kebenaran yang terjadi di lapangan,” kata Idrus, Senin (8/6/2026).

Ia menilai, kritik yang dibangun berdasarkan fakta dan data yang valid justru sangat diperlukan dalam demokrasi.

Baca juga : Idrus Marham Ajak Anies Bangun Narasi Optimisme untuk Bangsa

Kritik yang konstruktif dapat menjadi instrumen koreksi sekaligus masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki kualitas kebijakan publik.

Sebaliknya, ketika sebuah narasi dibangun dari potongan informasi yang tidak utuh, asumsi yang belum terverifikasi, atau generalisasi yang berlebihan, maka yang muncul bukan pencerahan, melainkan kebingungan bahkan potensi perpecahan di tengah masyarakat.

Karena itu, Idrus mengingatkan pentingnya membedakan antara kritik yang berbasis fakta dan data dengan narasi yang dibangun dari kesimpulan yang belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dalam konteks pembangunan di Merauke, Idrus menilai, salah satu persoalan mendasar yang kerap muncul adalah kecenderungan melihat berbagai isu melalui kacamata regionalisme yang sempit.

Menurutnya, cara pandang seperti itu tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi melemahkan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Patut disadari, sudah terlalu lama kesadaran kolektif kita diobok-obok oleh pola pikir yang secara halus tetapi terus-menerus menguatkan rasa nafsi-nafsi kedaerahan. Seolah-olah loyalitas pertama dan terakhir seseorang hanya kepada daerah asalnya, bukan kepada Indonesia,” ujarnya.

Idrus mengatakan, tanpa disadari masih banyak pihak yang memandang Indonesia dalam sekat-sekat wilayah yang sempit. Jawa dianggap hanya milik orang Jawa, Sumatera milik orang Sumatera, Sulawesi milik orang Sulawesi, Kalimantan milik orang Kalimantan, Bali milik orang Bali, dan Papua hanya milik orang Papua.

Baca juga : Azis Subekti: Stabilitas Dan Demokrasi Harus Berjalan Seimbang

Padahal, lanjutnya, para pendiri bangsa membangun Indonesia di atas kesadaran kolektif bahwa seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tidak dapat dipisahkan.

“Kerangka berpikir seperti itu bukan sekadar naif, tetapi sangat berbahaya karena menggerogoti sendi paling fundamental dari cita-cita kemerdekaan kita, yaitu Persatuan Indonesia,” tegasnya.

Idrus mengaku tidak ingin terjebak dalam perdebatan mengenai motif di balik pembuatan film Pesta Babi.

Ia menghormati hak para pembuat film untuk menyampaikan pandangan dan kritik melalui karya yang dibuat.

Namun, masyarakat juga memiliki hak yang sama untuk memberikan penilaian secara kritis terhadap karya tersebut.

Menurutnya, dalam demokrasi tidak ada satu pun karya yang kebal terhadap kritik. Karena itu, seluruh pandangan yang berkembang harus diuji melalui fakta dan kondisi nyata di lapangan.

“Kalau ada yang menilai film itu sebagai kritik sosial yang murni, silakan. Tetapi kalau ada juga yang menduga terdapat kepentingan tertentu di balik narasi yang dibangun, itu juga merupakan bagian dari ruang demokrasi. Yang terpenting adalah semua pandangan tersebut diuji oleh fakta,” tuturnya.

Baca juga : Bamsoet Kembali Tegaskan, Perbaikan Bangsa Harus Dimulai dari Partai Politik

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah melakukan generalisasi dengan menyamakan seluruh program pembangunan saat ini dengan pengalaman masa lalu.

Menurut Idrus, setiap kebijakan memiliki konteks, pendekatan, tujuan, dan mekanisme yang berbeda sehingga harus dinilai secara objektif.

“Kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa semua pendekatan pembangunan yang dilakukan sekarang sama dengan yang terjadi pada masa lalu. Generalisasi seperti itu perlu diluruskan. Yang harus dilakukan adalah melihat fakta di lapangan secara objektif,” katanya.

Lebih lanjut, Idrus menilai polemik yang berkembang saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat nasionalisme.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat Merauke bukan semata-mata sebagai wilayah Papua Selatan, melainkan sebagai bagian dari kepentingan nasional Indonesia, terutama dalam upaya memperkuat ketahanan pangan menghadapi tantangan global.

Karena itu, Idrus mengundang para pembuat film, aktivis lingkungan, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap pembangunan Merauke untuk datang langsung ke lapangan, berdialog dengan masyarakat, petani, tokoh adat, serta pemerintah daerah agar memperoleh gambaran yang lebih utuh dan berimbang.

“Sudah saatnya kita berpikir dalam satu kerangka yang utuh, yaitu kerangka kepentingan Indonesia. Kreativitas harus dihormati, kebebasan berekspresi harus dijaga, kritik harus didengar. Tetapi fakta juga harus dihormati. Sebab tanpa fakta, demokrasi bisa kehilangan arah. Dan tanpa semangat kebangsaan, kritik tidak akan menghasilkan perbaikan yang bermanfaat bagi rakyat dan masa depan Indonesia,” tegas Idrus.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.