Perkuat Hilirisasi Dan Industrialisasi Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 perlu difokuskan pada penguatan hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Menurut Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, dengan fokus kebijakan fiskal dalam APBN 2027 pada penguatan hilirisasi dan industrialisasi nasional menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja. 

"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan makna jika tidak sejalan dengan target-target kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari seluruh gerak pembangunan nasional," ujar Wihadi, Jumat (3/7/2026). 

Baca juga : Pemerintah Gaspol Ekonomi 8 Persen

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu mengatakan, tema pembangunan nasional tahun depan, yakni "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri", menjadi pijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat. 

"Target tersebut akan diwujudkan melalui delapan klaster program kerja prioritas nasional (PKPN)," katanya. 

Pemerintah, kata Wihadi, menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 sebagai bagian dari upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Salah satu yang menjadi fokus utama ialah hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing industri nasional, serta memperluas kesempatan kerja. 

Baca juga : Nama Provinsi Jawa Barat Diusulkan Jadi Tatar Sunda

"Pemerintah juga memprioritaskan sektor pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu memenuhi kebutuhan dunia industri," ujarnya. 

Dalam pembahasan pendahuluan RAPBN 2027, Banggar DPR bersama Pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen, tingkat pekerjaan formal sebesar 40,81 persen, serta penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru. 

"Target tersebut diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30 hingga 4,87 persen," ujarnya. 

Baca juga : Hadapi Lonjakan Mobilitas Masyarakat, ASDP Gaspol Benahi Pelabuhan Ketapang

Wihadi menegaskan, keberhasilan hilirisasi tidak hanya bergantung pada pembangunan industri, tetapi juga memerlukan sinergi kebijakan lintas sektor. Karena itu, penyusunan Program Kerja Prioritas Nasional dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi daerah, kebutuhan pembangunan, isu strategis, hingga kesiapan masing-masing daerah agar implementasinya berjalan efektif. 

Selain hilirisasi dan industrialisasi, menurutnya, sekuadnya di Senayan, terutama di Banggar DPR menetapkan sejumlah klaster prioritas lain, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan desa, serta percepatan penurunan kemiskinan. Seluruh program tersebut diharapkan saling menopang dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.