Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Gerindra Ajak Rakyat Awasi MBG
Kalau Tidak Sesuai Spek, Silakan Foto, Laporkan!
Selasa, 4 Agustus 2026 06:50 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Masyarakat diminta ikut mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya benar-benar dirasakan para penerima. Pengawasan penting untuk memastikan makanan yang dibagikan sesuai ketentuan, baik dari sisi porsi, kualitas, maupun kelayakan konsumsi.
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Wihadi Wiyanto meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap berbagai informasi negatif mengenai program MBG yang beredar di media sosial. Dia mengatakan, pengawasan langsung di lapangan jauh lebih penting, agar setiap persoalan dapat segera diketahui dan diperbaiki.
"Kalau ada dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak higienis atau makanan yang disajikan tidak sesuai ketentuan, silakan difoto dan dilaporkan," kata Wihadi dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).
Menurut Wihadi, setiap penerima manfaat harus memperoleh makanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Jika dalam menu tercantum satu butir telur, misalnya, maka jumlah tersebut tidak boleh dikurangi.
"Program ini harus benar-benar dinikmati masyarakat, jangan sampai ada yang memotong hak penerima," tandasnya.
Baca juga : Hadiri Pembukaan MTQ XXXIV Kalbar, OSO Beri Semangat Para Qari
Pernyataan itu disampaikan Wihadi seusai menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di rumah konstituen Partai Gerindra, Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Kegiatan itu dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Hendrik Arfianto, Sally Atyasasmi, Kepala Desa Tegalkodo, serta ratusan warga.
Wihadi merupakan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Tuban. Wihadi juga meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan makanan yang basi, rusak, atau tidak layak konsumsi. Namun, dia mengingatkan agar setiap laporan disampaikan berdasarkan fakta, bukan informasi yang dibuat-buat.
"Kalau makanannya tidak layak atau basi, segera sampaikan. Berarti ada yang salah dalam pengelolaannya. Tapi jangan mengada-ada, laporkan sesuai kondisi yang sebenarnya," tegasnya.
Menurutnya, pengawasan publik yang dilakukan secara bertanggung jawab akan membantu meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan.
Baca juga : Danantara Dan IFG Gaspol Konsolidasi Asuransi BUMN
Selain membahas MBG, Wihadi juga menyerap aspirasi masyarakat terkait pupuk bersubsidi. Dia mengungkapkan, persoalan kelangkaan pupuk selama ini menjadi salah satu keluhan utama petani di daerah pemilihannya.
Dalam dialog bersama warga, masyarakat menyampaikan bahwa pupuk bersubsidi kini lebih mudah diperoleh dibandingkan sebelumnya. Meski demikian, jumlah yang tersedia masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan petani.
"Ini menjadi perhatian bersama. Tentu akan kembali mengevaluasi sistem distribusi pupuk agar penyalurannya semakin mudah, tepat sasaran, dan tepat waktu," ujarnya.
Menurut Wihadi, distribusi berbagai barang bersubsidi ke depan juga akan diperkuat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang diharapkan mampu memangkas rantai distribusi.
"Nantinya barang-barang subsidi, termasuk pupuk, bisa dibeli melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harapannya petani semakin mudah mendapatkan pupuk bersubsidi," katanya.
Baca juga : Perkuat Deteksi Dini Cegah Konflik Sosial
Wihadi mengajak masyarakat memanfaatkan keberadaan anggota DPRD maupun DPR sebagai saluran penyampaian aspirasi. Dia berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat terus diperkuat agar setiap persoalan daerah dapat segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Obon Tabroni menyoroti belum meratanya pelaksanaan program MBG antara Pulau Jawa dan luar Jawa.
Obon meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pembangunan dapur MBG di daerah yang masih kekurangan layanan. Menurut dia, cakupan penerima manfaat MBG di Palangka Raya masih rendah karena jumlah dapur yang beroperasi belum memadai.
"BGN, ada beberapa dapur yang masih menjadi persoalan karena belum dibuka. Tadi baru sekitar 20 persen lebih penerima manfaat. Nah, jumlahnya masih banyak yang harus dilayani," ujarnya. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya