Hormati Sikap PDIP Di Luar Pemerintahan

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Gerindra menghormati keputusan PDI Perjuangan (PDIP) untuk tidak bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Gerindra menilai pilihan PDIP sebagai partai penyeimbang tidak mengurangi hubungan kekeluargaan antarkekuatan politik.

Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong mengatakan, dalam sistem demokrasi, keberadaan kekuatan politik di luar pemerintahan, yang menjalankan fungsi kontrol dan kritik justru penting untuk menjaga mekanisme checks and balances. 

"Fungsi kontrol dan kritik diperlukan agar Pemerintah tetap berjalan di jalur yang tepat," kata Bahtra di Jakarta, Kamis (12/8/2026). 

Baca juga : 45 Anggota DPRD Usulkan Pemakzulan, Bupati Gowa Di Ujung Tanduk

Wakil Ketua Komisi II DPR itu menuturkan, Presiden Prabowo juga kerap menyampaikan bahwa partai politik (parpol) yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan memiliki harapan yang sama, yakni membangun bangsa. 

"Pak Prabowo juga sering menyampaikan kepada semua partai, baik partai yang ada di pemerintahan maupun partai yang katakanlah sebagai penyeimbang atau sebagai oposisi, bahwa perbedaan pandangan tidak membuat rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan kita hilang untuk terus membangun bangsa," ujarnya. 

Bahtra menegaskan, hubungan Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah terjalin cukup panjang. Keduanya juga memiliki hubungan persahabatan yang kuat. Dia yakin, keduanya memiliki persahabatan yang kuat, dan tetap menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati. 

Baca juga : Sambut HUT RI Ke 81, BUMN Tebar Diskon Tiket Transportasi Dan Wisata

"Bagi kami, perbedaan posisi politik tidak harus menghilangkan komunikasi, persahabatan, maupun rasa saling menghormati di antara para tokoh bangsa," tegasnya.

Gerindra, kata Bahtera, tidak melihat sikap PDI Perjuangan tersebut sebagai sesuatu yang perlu dipersoalkan. Dia mengatakan, Pemerintah akan terus bekerja menjalankan berbagai program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

"Kami berharap seluruh kekuatan politik mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga, semua program strategis yang sudah direncanakan Presiden Prabowo bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat," tandasnya. 

Baca juga : TPS Liar Kramat Jati Akan Dijadikan Waduk

Partai Amanat Nasional (PAN) juga sependapat dengan pandangan Megawati bahwa sistem pemerintahan presidensial Indonesia secara konstitusional tidak mengenal istilah partai oposisi sebagai lembaga negara. 

"Yang ada adalah partai politik yang mendukung Pemerintah atau memilih tidak bergabung dalam kabinet," kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.