Dark/Light Mode

PSI: Prioritaskan MBG ke Daerah 3T, yang Paling Membutuhkan

Sabtu, 15 Agustus 2026 10:54 WIB
Foto: PSI.
Foto: PSI.

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendorong pemerintah memprioritaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut PSI, anak-anak di wilayah dengan persoalan gizi dan stunting paling berat harus menjadi kelompok yang lebih dahulu mendapatkan layanan.

Sekretaris Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyambut baik penegasan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI bahwa program MBG akan terus dilanjutkan dengan berbagai perbaikan dan efisiensi.

Baca juga : MBG Dievaluasi, Zulhas: Diprioritaskan Untuk Ibu Hamil, Balita, Dan Wilayah 3T

Grace menilai, fase berikutnya pelaksanaan MBG perlu semakin menekankan pemerataan, terutama di daerah 3T.

“Pesan Presiden jelas: tidak boleh ada anak Indonesia yang tertinggal karena persoalan gizi. Karena itu, mereka yang tinggal di daerah dengan persoalan stunting paling berat harus menjadi prioritas MBG,” kata Grace, Jumat (14/8/2026).

Grace menyoroti persebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai masih belum merata. Jumlah SPPG di lima wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi, yakni Papua Pegunungan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya, bahkan belum mencapai 2 persen dari sekitar 28 ribu SPPG di seluruh Indonesia.

Baca juga : Perkuat Konektivitas 3T, ASDP Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Banggai

“Jangan sampai MBG paling cepat berkembang di wilayah yang paling mudah dilayani, sementara anak-anak yang paling membutuhkan justru menunggu paling belakang,” tegasnya.

PSI mendorong pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadikan prevalensi stunting, kemiskinan, keterpencilan, serta keterbatasan akses pangan bergizi sebagai indikator utama dalam menentukan prioritas pembangunan dan operasional SPPG.

Menurut Grace, model pelaksanaan MBG di wilayah 3T juga tidak perlu diseragamkan dengan Pulau Jawa. Pemerintah dinilai perlu memberikan fleksibilitas pelayanan, mengoptimalkan pangan lokal, serta melibatkan masyarakat dan pelaku usaha setempat.

Baca juga : Jaga Konektivitas Wilayah 3T, ASDP Siap Operasikan Kembali Layanan Perintis NTT

“MBG adalah investasi untuk membangun kualitas manusia Indonesia. Kalau semangatnya tidak boleh ada anak yang tertinggal, maka yang paling membutuhkan harus kita datangi lebih dulu. MBG harus hadir paling kuat di tempat yang selama ini paling sulit dijangkau negara,” pungkas Grace.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.