PBB Pede Usung Yusril Cawapres

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Bulan Bintang (PBB) menyebut Indonesia membu­tuhkan pemimpin berbasis pa­kar hukum. Tujuannya, agar bangsa ini tetap berada dalam koridor negara hukum, dan dapat melakukan kepemimpinan yang pro rakyat berbasis konsti­tusional.

“Dengan adanya pakar hukum, tentu tidak ada kebijakan yang menabrak hukum,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal, Solihin Pure kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, Presiden mau­pun Wakil Presiden Indonesia ke depan berbasis pakar hukum, maka dipastikan melahirkan regulasi yang berpihak kepada rakyat. Yang lebih penting adalah kebijakan itu tidak menabrak aturan hukum yang berlaku.

Baca juga : PBNU: Kita Doakan Erick Jadi Cawapres

Misalnya, Undang-Undang Omnibuslaw yang sempat dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Regulasi tersebut, hingga saat ini terus menjadi perdebatan. Hal seperti ini dapat dihindari dan menjadi perhatian ketika memi­liki sosok pemimpin yang ahli di bidang hukum.

Politisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini juga menceri­takan, PBB telah melakukan ka­jian kebangsaan tentang gejolak hukum di Indonesia. Hingga di­tarik kesimpulan, bahwa bangsa ini membutuhkan sosok pakar hukum di tingkat eksekutif na­sional.

Nah, inilah yang kemudianberujung kepada semangat partai untuk memperjuangkan Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra di bursa Pilpres 2024 sebagai cawapres. “Saya kira sangat rasional jika Prof. Yusril menjadi Wakil Presiden. Beliau secara kualitas sangat mum­puni,” semangatnya.

Baca juga : Jadi Sosok yang Inovatif, Kaum Milenial Dukung Erick Thohir Cawapres

Meski PBB merupakan par­tai nonparlemen dengan daya tawar suara Pemilu lalu yang tidak sebesar partai di Senayan. Namun, Pure meyakini, secara individu, sosok Yusril, adalah jawaban atas permasalahan hukum di Indonesia saat ini. “Apalagi, Indonesia ini kan negara hukum,” pedenya.

Menurutnya, PBB penuh per­caya diri melakukan silaturahmi politik dengan partai lain. Misalnya, pertemuan dengan Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golkar. PBB, konsisten menawarkan Yusril untuk Pilpres 2024.

Hal senada disampaikan Ketua DPP PBB, Herry Darman. Dirincikannya, para pemimpin Indonesia saat ini berasal dari latar militer, pengusaha, nasiona­lis, hingga ulama. Namun, belum ada yang sebagai ahli hukum.

Baca juga : Sejumlah DPW PKS Usul Amran Jadi Cawapres Anies

“Belum ada ahli hukum capres atau cawapres. Maka dengan adanya gejolak hukum di Indonesia, kenapa parpol tidak berpikir ketum kami diusung mendampingi capres di 2024,” kata Herry di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), belum lama ini.

Menurutnya, Yusril memiliki pengalaman yang matang di Pemerintahan. Pernah menja­bat sebagai Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Sebagai pengacara, Yusril juga cukup dikenal.

“Artinya hukum di Indonesia bisa dikawal dengan orang yang pakar hukum. Kita tidak asing dengan kemampuan Prof Yusril, ahli hukum tata negara,” tegasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.