Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Jaga Demokrasi menggelar Mimbar Demokrasi bertajuk 'Mahasiswa Bersama Rakyat Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM', di Kampus Institut Seni Indonesia (ISI), Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (23/11).
Sebagian melakukan aksi menutupi muka dengan gambar mantan Ketua MK Anwar Usman yang disilang merah. Ada juga teaterikal yang mempertontonkan bagaimana politik dinasti hingga politik uang masih terjadi di Indonesia.
Menurut Koordinator Umum Aliansi Jaga Demokrasi, Muhammad Suhud, mimbar demokrasi ini merupakan bentuk keresahan bersama, khususnya mahasiswa dan masyarakat umum yang ada di Yogya atas isu-isu publik. Salah satunya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas umur Capres-Cawapres.
Baca juga : Mahasiswa UBK dan Trisakti Pasang Spanduk Tolak Politik Dinasti
"Kemudian, putusan MK menunjukkan bahwa di Indonesia terjadi kemunduran demokrasi yang perlu kita cross check terus-menerus sebagai sipil maupun mahasiswa," katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (23/11).
Mimbar demokrasi ini diikuti 35 kampus di Yogya dan masyarakat umum.
Sejumlah kegiatan dilakukan dalam acara ini. Mulai dari teaterikal mahasiswa ISI Yogya, orasi dari masyarakat dan mahasiswa, lalu ditutup hiburan pentas musik. Hal itu sebagai simbol demokrasi yang mulai dikebiri.
Tokoh masyarakat yang juga pemerhati budaya Yogyakarta, Widihasto, mengatakan bahwa aksi akan terus berlanjut untuk mengawal dan menyadarkan masyarakat jika demokrasi di Indonesia sudah mengalami kemunduran jelang Pemilu 2024.
Baca juga : Mentan Amran Serukan Tanam Culik Dari Tuban
“Kekuatan rakyat adalah yang utama. Kenapa kita mengkritik negeri ini? Karena kita cinta negeri ini. Kita tidak rela mereka yang sudah menjahit merah putih, yang sudah menciptakan Indonesia, yang sudah merangkai UUD 45, hari ini menangis karena Indonesia sudah terperosok kembali ke dalam sikap politik yang mencederai demokrasi,” tegasnya.
Dia juga menegaskan, Indonesia tidak akan menjadi negara maju apabila pemimpinnya menabrak konstitusi dan Undang-Undang (UU). “Kapan kita akan menjadi negara maju kalau praktik politik elite adalah Machivelian yang menghalalkan segala cara untuk agenda kepentingan kekuasaannya, di situlah mahasiswa hadir,” tegas Widihasto.
Humas Aliansi Jaga Demokrasi Nur Rohman menambahkan, mimbar demokrasi ini tidak hanya menyoroti soal putusan MK yang mengebiri keadilan hingga hukum di Indonesia. Pihaknya juga menyoroti kebebasan berekspresi, hingga aktivis-aktivis yang dikriminalisasi. "Kemudian soal penuntasan kasus pelanggaran HAM selama 10 tahun hingga hari ini tidak tercapai,” ucapnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
