Gibran Soal Janji Kasih Makan Gratis: Belum Dilantik, Kok Sudah ribut

RM.id  Rakyat Merdeka - Setelah dinyatakan menang Pilpres versi Quick Count, pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai ditagih realisasi program makan siang gratis. Menanggapi tuntutan tersebut, Gibran buka suara. “Belum dilantik, kok sudah ribut,” ujarnya.

Dalam beberapa hari terakhir, program makan siang gratis paling banyak dibicarakan warga. Apalagi ada kabar, program tersebut baru bisa terealisasi pada 2029. 

Sejumlah elite Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran pun turun gunung meluruskan berita yang menyudutkan program makan gratis. 

Komandan TKN Prabowo-Gibran Budisatrio Djiwandono, misalnya. Ia mengatakan, program makan siang gratis segera dimulai setelah Prabowo-Gibran dilantik pada Oktober 2024. Ditargetkan pada 2029 jumlahnya 82,9 juta.

"Isu yang menyebutkan program makan siang dan susu gratis baru dijalankan pada 2029 itu tidak benar. Program ini adalah program utama Prabowo-Gibran dan langsung akan dijalankan setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden," beber Budi.

Baca juga : Ketemu Prabowo, SBY: Kini, Beliau Komandan Saya

Selanjutnya, Wakil Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo-Gibran Ahmad Muzani yang menjelaskan. Kata dia, ada yang priotas dari seluruh program yang disampaikan selama kampanye.

"Kita lihat dulu, dan bicarakan soal makan siang dan susu gratis ini, kan ada skala prioritas. Mana dulu awalan untuk program Pak Prabowo. Pak Prabowo sih harapannya lebih cepat lebih baik ya,” ungkap Muzani.

Gibran juga buka suara soal mulai banyaknya yang menagih program makan gratis. Ia heran, karena Prabowo dan dirinya belum resmi menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. 

"Kami belum dilantik sudah pada ribut," ujarnya, usai upacara Hari Jadi ke-279 Kota Solo di Taman Balekambang, Sabtu (17/2/2024).

Hingga saat ini, paslon nomor urut 02 menang di semua hitung cepat (quick count) lembaga survei. Sedangkan yang menjadi patokan kemenangan salah satu paslon adalah perhitungan KPU.

Baca juga : Pasca Pencoblosan, Anies Dan Ganjar Masih Wara-wiri

Karena itu, Gibran meminta masyarakat, khususnya para pendukungnya untuk menahan diri, dan bersabar menunggu hasil rekapitulasi KPU. "Tenang aja nggih, ini fokusnya penghitungan real count dulu," pesannya.

Lagipula, kata Gibran, program yang sudah direncanakan tidak bisa langsung dilaksanakan. Mengingat, masih perlu kajian dan perencanaan matang agar dampaknya optimal.

"Untuk yang seperti itu, program-program, pasti dijalankan, dikaji dengan baik biar bisa bermanfaat untuk masyarakat luas," tegas Wali Kota Solo itu.

Bagaimana tanggapan pakar? Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, program yang ramai dibicarakan tidak bisa langsung dilakukan serentak di seluruh Indonesia. 

Hitungan Bhima, anggaran yang dibutuhkan terlalu besar, sekitar Rp 400 triliun. Sekalipun dilakukan, bentuknya pilot project atau percontohan di daerah dengan evaluasi yang terukur.

Baca juga : Mulai Ada Yang Rayu PDIP Gabung Prabowo

Adapun daerah yang dimaksud bisa dilakukan di daerah dengan angka stunting yang tinggi. "Jadi kalau Rp 400 triliun nggak mungkin, ya berarti ada anggaran yang memang untuk pertama kali yang tidak boleh lebih dari Rp 5 triliun," ungkapnya kepada Rakyat Merdeka, Sabtu (17/2/2024).

Anggaran Rp 5 triliun tersebut bisa diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2024. Anggaran tersebut tidak mengganggu belanja negara yang sifatnya rutin, seperti untuk pendidikan, dan bantuan sosial.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.