Dark/Light Mode

Sulit Bangun Koalisi di Sejumlah Daerah, Tanduk Banteng Sedang Tumpul

Senin, 5 Agustus 2024 08:57 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah). (Foto: Tedy O Kroen/RM)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (tengah). (Foto: Tedy O Kroen/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menghadapi Pilkada serentak 2024, PDIP yang menyandang status sebagai pemenang hattrick Pemilu legislatif, kesulitan membangun koalisi. Di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara, partai berlambang kepala banteng ini, masih jomblo. Apakah ini jadi tanda tanduk banteng sedang tumpul?

Pendaftaran calon di Pilkada 2024 akan dimulai 27 Agustus ini. Banyak parpol yang sudah membentuk koalisi dan menentukan calon yang diusung.

Di Jakarta dan Jawa Barat, parpol-parpol lain merapat ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan membentuk KIM plus. PDIP terancam sendiri dan tidak bisa mengusung calon.

Di Jawa Timur, mayoritas parpol sudah merapat mengusung Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Yang tersisa PDIP dan PKB. Meski begitu, keduanya juga belum sepakat berkoalisi.

Di Jawa Tengah, yang merupakan kandang banteng, PDIP juga tidak bisa berbicara banyak. Sebab, sampai saat ini, PDIP belum menentukan siapa jagoannya dan teman koalisinya.

Baca juga : Pasar Pramuka Bakal Jadi Modern, Bersih Dan Teratur

Di Banten, 10 parpol sudah menyatakan mendukung Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Yang tersisa adalah PDIP dan Golkar. Namun, koalisi mereka juga belum terbentuk. 

Di Sumatera Utara, mayoritas parpol telah menyatakan mendukung menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution. Sementara, calon PDIP sepi dukungan dan belum punya teman koalisi.

Menyikapi kondisi ini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beralasan, pihaknya belum membahas calon gubernur. Saat ini PDIP masih fokus untuk calon bupati dan wali kota. “Sekarang prioritaskan lebih dulu untuk tingkat kabupaten/kota,” kata Hasto, lewat keterangan tertulisnya, Minggu (4/8/2024).

Hasto memastikan, PDIP bakal mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada 2024 pada waktu yang tepat. Saat ini, PDIP masih menjaring masukan lewat Rapat Koordinasi Nasional untuk Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN PDIP).

“Itu yang dipersiapkan, sambil menunggu finalisasi calon gubernur dan wakilnya,” kata Hasto.

Baca juga : Tim Ayam Jantan Waspadai The Pharaohs

Ia menegaskan, tidak akan membiarkan ada calon gubernur yang melawan kotak kosong di Pilkada. Di Jakarta misalnya, Hasto bertekad tidak akan membiarkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus maju sendirian.

Kata Hasto, sampai sekarang PDIP terus membangun komunikasi dengan parpol lain, sekaligus memilih calon yang mampu menandingi jagoan yang diusung Gerindra Cs. “Sehingga nantinya di Jakarta tidak akan ada kotak kosong,” tegasnya.

Menurutnya, calon tunggal tidak sehat bagi iklim demokrasi. Apalagi, Jakarta adalah etalase Indonesia yang memiliki peran penting dan strategis sebagai simbol peradaban. Oleh karenanya, suara rakyat di Jakarta harus dicerminkan dalam kontestasi yang sehat.

Hasto juga menegaskan, di wilayah lain juga tidak boleh ada calon tunggal. “Di Sumatera Utara, di Jawa Timur, untuk Pilgub, tidak akan ada kotak kosong,” pungkasnya.

Politisi PDIP Aryo Seno Bagaskoro menambahkan, untuk Jawa Timur, partainya terus mematangkan opsi calon dari kader-kader internal. Dia mengklaim, banyak calon yang bisa diusung untuk berlaga di Pilgub Jatim.

Baca juga : Zohri Meminta Maaf Kepada Masyarakat

“Karena list-nya cukup banyak, kami harus melakukan pendalaman yang matang bagaimana sebenarnya sosok pemimpin yang dibutuhkan masyarakat Jawa Timur untuk 5 tahun ke depan,” ujarnya, saat dikontak Rakyat Merdeka, Minggu (4/8/2024).

Seno mengakui, untuk menentukan calon di Pilgub butuh pertimbangan lebih banyak. Sehingga sampai saat ini PDIP terus membangun komunikasi politik.

“Baik dengan tokoh maupun dengan partai lain, seperti PKB, berjalan dengan baik. Jadi, kami juga masih berproses sebelum nanti mengambil keputusan final,” tuntasnya.

Melihat peta seperti ini, Direktur Eksekutif Trias Politik Strategis Agung Baskoro mengatakan, posisi PDIP di Pilkada 2024 kurang menguntungkan. Sebab, PDIP berada di luar barisan Pemerintah. “Posisi tawar PDIP jadi kurang kuat karena berada di kubu yang berseberangan dengan Pemerintah,” ucapnya.

Untuk Pilkada Jakarta, PDIP bisa saja mengusung Anies Baswedan. Namun, penentuan koalisi ini, tidak berjalan mudah. “Ada kisah masa lalu di Pilkada 2017 yang membuat terasa kompleks untuk bersama,” jelasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.