Akademisi Banten Dorong Netralitas, Polri Tegaskan Ada Sanksi Bagi Pelanggar

RM.id  Rakyat Merdeka - Perhelatan pesta demokrasi di Provinsi Banten telah memasuki tahapan masa kampanye. Setiap calon kepala daerah sedang menggaet simpati masyarakat dengan cara menyampaikan visi misi.

Sementara kalangan akademisi mendorong netralitas penyelenggara, aparatur sipil negara, dan aparat penegak hukum.

Untuk memastikan tiga unsur tersebut netral di Pilkada, digelar diskusi dan deklarasi pemilu damai di Fakultas Hukum Untirta, Kabupaten Serang, Rabu (2/10/2024).

Dekan FH Untirta, Ferry Fathurokhman diskusi mengusung tema 'Pilkada Serentak 2024 yang Netral dan Berintegritas di Provinsi Banten.

"Mudah-mudahan dalam dua bulan ke depan ini kita akan menjelang Pilkada serentak 2024 di Banten, acara ini bisa berkontribusi positif bagi penyelenggaraan Pilkada serentak," kata Ferry Fathurokhman kepada wartawan.

Baca juga : Pupuk Indonesia Dorong Ekosistem Pertanian Terintegrasi Melalui Program AKSI

Ferry mengatakan, pihaknya mengundang semua stekholder Pilkada untuk mendiskusikan perannya masing-masing.

"Termasuk kampus, itu juga diminta Bawaslu untuk ikut dalam pengawasan sebagai mata dan telinga masyarakat. Makanya kita akan dorong kalau ada apa-apa atau dugaan pelanggaran bisa lapor ke Bawaslu," ucapnya.

Pihaknya juga sedang mengagendakan kerja sama dengan pihak Bawaslu RI untuk membuat pojok pengawasan.

Hal ini sebagai bagian dari tanggungjawab kampus untuk turut berkontribusi menjaga Pilkada berjalan netral dan berintegritas.

"Jadi kita dorong Bawaslu, KPU, aparat hukum ASN dan Polda pada Pilkada yang dilaksanakan 27 November nanti berjalan netral," katanya.

Baca juga : Kasus Pembubaran Diskusi di Kemang, Polisi Tetapkan 2 Tersangka

Menurutnya, potensi kecurangan di setiap pemilu pasti selalu ada. Namun paling utama, penyelenggara dan aparat penegak hukum sebagai wasit dan pengeman bekerja sesuai undang-undang.

“Kita dorong netralitasnya, kita awasi bersama," tambah Ferry.

Kampanye damai menjadi harapan semua masyarakat agar stabilitas daerah dapat terjaga dengan baik. Keamanan dan ketertiban merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.

Sementara itu, kepolisian berkomitmen untuk menjadi pengayom dan bersikap netral dalam pilkada. Keamanan dan kedamaian dalam pesta demokrasi paling utama.

"Sikap Polri netral, seluruh jajaran aparat kepolisian di Polda Banten harus bersikap netral," kata Kasubbag Renmin Biro Ops Polda Polda Banten, Kompol Dwi Hary yang hadir pada diskusi tersebut.

Baca juga : Pilkada Kudus, eks Ketua Bawaslu Ingatkan ASN Tak Netral Bisa Disanksi Pidana

Ia menegaskan, bagi anggota polisi yang tidak netral akan diberikan sanksi mulai dari ringan, sedang hingga berat oleh pimpinan.

"Jika ada yang melanggar akan diberi sanksi tegas," ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.