Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS

RM.id Rakyat Merdeka - Partai Demokrat punya strategi jitu menjaga konsistensi dukungan partai dan kader atas kandidat di Pilkada Serentak 2024. Caranya, menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Monitoring Pilkada ke seluruh arena kontestasi Pilkada.
Hirarkinya, langsung ke Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Kami ditugaskan Ketua Umum AHY memonitor Pilkada di tiga propinsi yaitu Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Disebut Korwil Jawa 1,” kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, kemarin.
Baca juga : Kemenkes Mau Tekan Angka Kematian Kanker Payudara
Syahrial mengungkapkan, dia bertugas sebagai Satgas Korwil Jawa 1. Tugasnya, memastikan struktur partai di tingkatan DPD, DPC hingga ranting mengamankan jagoan partai sebagai kandidat di Pilkada tingkat Gubernur, Kabupaten dan Kota.
“Tugas utamanya mengamankan, mengawal dan memastikan martabat partai dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh struktur partai di daerah. Termasuk, oleh anggota Fraksi DPRD di tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota," katanya.
Baca juga : KPU Banjarbaru Coret Paslon Walkot Petahana
Mantan jurnalis ini menjelaskan, setiap paslon yang maju di Pilkada melalui Partai Demokrat mendapatkan rekomendasi yang ditandatangani Ketum AHY. Hal itu merupakan keputusan politik partai dan wajib hukumnya dipatuhi oleh struktur partai dari tingkat pusat hingga struktur terendah.
Sehingga, tidak ada lagi ruang diskusi atau tawar-menawar dukungan. "Tanda tangan Ketum AHY pada surat rekom adalah marwah Ketum dan martabat partai yang harus dikawal. Sebagai Korwil Jawa 1, kami akan melakukan monitoring bersama tim untuk memastikan struktur partai di tingkatan DPD, DPC, DPAC dan Ranting termasuk anggota fraksi di DPRD, mengamankan keputusan Ketum AHY," tegasnya.
Baca juga : Kompetensi Guru Kerek Kualitas SDM Di Jakarta
Partai Demokrat, lanjut Syahrial, tidak ingin dicap sebagai partai yang tidak komitmen apalagi mbalelo. Sehingga apabila ada struktur partai dan anggota fraksi DPRD yang tidak bersedia mengamankan keputusan Ketum AHY, tentu akan dilaporkan dan diambil tindakan oleh DPP.
"Kami di Korwil Jawa 1 sudah melakukan koordinasi dengan struktur dan anggota fraksi DPRD di DPD Jakarta, beberapa DPC di Jawa Barat seperti Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur," ungkapnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya