Hampir Separuh Pemilih Golput, Hasil Pilkada Jakarta Dipertanyakan

RM.id  Rakyat Merdeka - KPU DKI Jakarta mengumumkan, tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta 2024 hanya mencapai 58 persen. Artinya, hampir separuh pemilik hak suara tidak memilih pada hari pencoblosan, 27 November 2024.

“Hasil rekapitulasi dari masing-masing kota sudah selesai dan kami mencatat tingkat partisipasi di DKI Jakarta ini mencapai 58 persen,” kata Komisioner KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah, usai penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta tingkat Jakarta Pusat, di Gambir, Kamis (5/12/2024).

KPU DKI Jakarta akan melakukan evaluasi dan mengkaji lebih dalam lagi untuk mengetahui penyebab turunnya angka partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta tahun ini.

Baca juga : Hitung Cepat Pilkada Malut Disorot Netizen

“Tentu kami akan lakukan evaluasi dan kajian secara komprehensif untuk mendapatkan data yang lengkap, apa yang menjadi alasan ataupun menjadi faktor penyebab dari menurunnya tingkat partisipasi di Jakarta,” ujar Fahmi.

Rekapitulasi KPU di situs resminya, https://pilkada2024.kpu.go.id/pilgub/dki-jakarta, memperlihatkan pasangan Pramono Anung-Rano Karno unggul di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Duet Pram-Rano meraih 2.183.239 (50,07 persen) suara sah yang masuk. Kontestan lain, Ridwan Kamil-Suswono mengumpulkan 1.718.160 (39,40 persen) suara. Sementara, Dharma Pongrekun-Kun Wardana hanya meraup 459.230 (10,53 persen) suara.

Berdasarkan Pasal 109 ayat 3 UU PIlkada, Pram-Rano bisa dinyatakan sebagai pemenang. Ayat tersebut di atas berbunyi, “Dalam hal hanya terdapat satu pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan memperoleh suara lebih dari 50 persen dari suara sah, ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih”.

Baca juga : Partisipasi Pemilih Merosot, Semua Pihak Harus Introspeksi

Kendati demikian, rendahnya tingkat partisipasi pemilih membuat sebagian pihak mempertanyakan hasil PIlkada DKI. “Angka ini menunjukkan realitas menyedihkan bahwa banyak warga Jakarta merasa tidak memiliki pilihan yang benar-benar merepresentasikan aspirasi mereka,” kata Ketua Gerakan Jakarta Menggugat (Gerjagat), Yerie Benie Putong.

Kata dia, hasil Pilkada ini mencerminkan krisis kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. "Pemilu ulang adalah satu-satunya solusi agar legitimasi demokrasi terjaga,” tambahnya.

Yerie menyatakan, Gerjagat adalah sebuah gerakan rakyat mandiri yang lahir dari keresahan mendalam terhadap kemerosotan demokrasi. Gerakan ini tidak memiliki afiliasi dengan kandidat mana pun dalam Pilkada Jakarta. Gerjagat hadir untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dalam mendapatkan proses demokrasi yang adil dan transparan.

Baca juga : Ketum Solmet Yakin Pilkada Jakarta Berlangsung 2 Putaran

Gerjagat mengimbau kandidat yang telah mengklaim kemenangan agar ikut mawas diri, dengan menjunjung tinggi kehormatan demokrasi, untuk mendukung Pilkada ulang.

"Dilantik dengan hanya dukungan sekitar 2 juta pemilih dari total 8 juta di Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan menciptakan ketimpangan luar biasa dan legitimasi pemerintahan yang rapuh," ujarnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.