Dark/Light Mode
RM.id Rakyat Merdeka - Keputusan Pemerintah dan DPR tetap melanjutkan Pilkada 2020 di tengah pandemi Corona membuat kecewa banyak tokoh. Salah satunya, Cendekiawan Muslim Prof Azyumardi Azra. Untuk menunjukkan kekecewaannya, mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta ini mendeklarasikan golput pada perhelatan Pilkada nanti.
"Saya Golput Pilkada 9 Desember 2020 sebagai ungkapan solidaritas kemanusiaan bagi mereka yang wafat disebabkan wabah corona atau terinfeksi Covid-19. Pilkada di masa pandemi yang terus meningkat sekarang tanpa ada tanda pelandaian juga sangat membahayakan kesehatan pemilih," ungkap Azyumardi, melalui akun Twitternya, @Prof_Azyumardi, kemarin.
Unggahan Azyumardi itu langsung rame di Twitter. Hingga pukul 10.30 malam tadi, cuitan itu sudah diperbincangkan 147 warganet, di-retweet 1.900 kali, dan disukai 3.400 warganet. Kebanyakan mengaku akan mengikuti langkah Azyumardi, yakni golput.
"Sama Prof. Lagian di kota saya, lawannya cuma kotak kosong. Percuma. Nyoblos pun gak akan mempengaruhi keterpilihan incumbent," jawab @syahirularif. "Pemerintahan di negeri memang tidak pernah menghargai nyawa manusia. Apa sih yang ada dalam benak mereka? Pilkada hanya melestarikan budaya korupsi suap nepotisme," komentar @mutajir_mohamat.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin memahami yang dirasakan Azyumardi. Saat ini, tren penularan Covid-19 terus meningkat. Namun, agenda pilkada terus berlanjut. Banyak ahli epidemiologi pun memprediksi, Desember akan menjadi puncak penularan corona.
Dari sudut pandang politik, Ujang menyebut, akan banyak yang mengikuti Azyumardi. "Khususnya masyarakat kelas menengah ke atas. Mereka tidak akan mau hanya karena Pilkada, terkena corona," ulasnya, saat dihubungi Rakyat Merdeka, tadi malam.
Bagaimana dengan kelas menengah ke bawah? Kata Ujang, level masyarakat yang ini lebih berisiko terpapar. Sebab, mereka akan menjadi pihak yang dikerahkan tim sukses calon kepala daerah. "Karena mereka bisa dimobilisasi. Diiming-imingi janji atau dikasih sesuatu untuk memilih. Sehingga yang berbahaya di tingkat itu," cetusnya.
Dia memprediksi, Pilkada Serentak akan terasa hambar. Sebab, yang akan golput diprediksi akan banyak, didominasi kelas menengah ke atas. Sehingga akan menjadi preseden bahwa memaksakan kehendak itu tidak baik untuk rakyat.
Kata Ujang, pemerintah masih bisa memperbaiki keadaan. Dia pun menyarankan Jokowi menerbitkan Perppu, untuk memberi ruang menunda kembali Pilkada. "Jangan jadikan rakyat sebagai korban. Karena ketika mereka kena, pemerintah juga akan kesulitan menolong nyawa rakyat juga," ucapnya.
Sementara, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari tidak ingin mengomentari pro kontra penundaan Pilkada. Dia lebih menggarisbawahi soal aturan mainnya. Menurutnya, Undang-Undang Pilkada dibuat ketika zaman masih normal. Sehingga perlu mengubah kelembagaan dan aturan.
"Saya mau yang pasti-pasti saja. Mau dilaksanakan sekarang, Desember, atau Maret tahun depan, atau September tahun depan, ya intinya desain Pilkada di era pandemi itu harus dibedakan. Undang-undang yang menjadi dasar Pilkada sekarang dibuat 2016, tentunya gak cocok," ulasnya. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
