DPD Minta PAN-RB Bentuk Satgas Pemindahan Pegawai Nonprosedural

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Komite III DPD Filep Wamafma meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) membentuk Satgas Pemindahan Pegawai Nonprosedural. Hal ini untuk mengawasi proses pemindahan pegawai negeri dari satu daerah ke daerah lain tanpa prosedur resmi.

Permintaan Filep ini didasari oleh kabar adanya proses pemindahan pegawai negeri di tanah Papua ke daerah lain tanpa prosedural. Salah satu modusnya, para pegawai dari luar Papua itu awalnya mengambil kuota dari Papua. Kemudian, setelah bekerja beberapa waktu, mereka mengajukan pindah.

Kata Filep, biasanya, setelah mendapatkan SK, pegawai negeri menggunakan orang dalam atau pihak-pihak tertentu yang punya pengaruh untuk memerintahkan atau mengintervensi proses pemindahan pegawai-pegawai kembali ke daerah asal.

Baca juga : Pertamina Pelopor Produk Energi Rendah Karbon Di Kawasan Regional

"Proses ini kami nilai sebagai cara yang sangat bermasalah dan tidak boleh dibiarkan terjadi kembali, karena sangat merugikan daerah. Rekruitmen pegawai daerah karena kebutuhan daerah sendiri yang kekurangan pegawai," ucap Senator dari Dapil Papua Barat ini.

Masifnya pemindahan pegawai nonptosedural ini, lanjut Filep, berdampak pada terjadinya kekosongan pada posisi-posisi yang dibutuhkan di instansi-instansi vertikal atau otonom. Hal ini berdampak nyata terhadap pelayanan maupun kerja-kerja dalam rangka mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintah.

"Saya sebagai Senator Papua Barat memandang ini sebagai persoalan darurat sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari Menteri PAN-RB. Untuk itu, Menteri PANRB perlu segera membentuk Satgas untuk mengevaluasi pemindahan pegawai tanpa prosedural. Karena dampaknya sangat jelas, merugikan institusi di daerah maupun pelayanan publik," tegasnya.

Baca juga : PEP Adera Bangkitkan Semangat Petani Pengabuan Lewat Program PERMATA

Filep berharap, rekruitmen para pegawai yang akan datang fokus pada putra-putri daerah asal sehingga tidak ada lagi mutasi-mutasi nonprosedural. Khusus di Papua, agar tidak ada lagi orang di luar Bumi Cendrawasih yang menggunakan kuota tapi setelah itu akan pergi dengan cara nonprosedural. 

Dia mengingatkan, Papua masih membutuhkan banyak tenaga kerja khususnya di bidang pelayanan publik, administrasi pemerintahan, baik itu institusi vertikal atau otonom.

“Maka, kami minta sekali lagi, siapa pun yang bekerja di Papua untuk tidak serta merta meninggalkan Papua pasca-diangkat sebagai pegawai negeri, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai P3K. Mari bersama-sama dengan putra-putri daerah di tanah Papua membangun Papua yang jauh lebih baik," jelas Filep.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.