Dark/Light Mode

Segera, Tutup Kebocoran Data

Jumat, 20 September 2024 00:34 WIB
BUDI RAHMAN HAKIM
BUDI RAHMAN HAKIM

RM.id  Rakyat Merdeka - Kasus kebocoran data pribadi kembali muncul. Yang dibocorkan sebanyak 6 juta data pribadi berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, e-mail, alamat, dan data lainnya. Pelakunya adalah pemain lama, Bjorka.

Kasus ini cukup mengagetkan. Apalagi, beberapa korban kebocoran data ini adalah tokoh penting, Tak tanggung-tanggung, Presiden Jokowi, Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani disebut ikut menjadi korban.

Kasus ini jelas harus disikapi serius. Apalagi, kasus kebocoran data sudah berulang kali terjadi. Jika terus-terusan bocor, masyarakat dan negara juga akan rugi besar.

Baca juga : Mengurangi Spanduk Pilkada

Kerugian terbesar yang sempat kita rasakan adalah saat Brain Cipher membobol Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, Juni lalu. Gara-gara ulah hacker tersebut, sistem data Pemerintah menjadi kacau. Beberapa layanan sempat tidak berfungsi untuk sementara waktu. Pemerintah sibuk dan repot dibuatnya. Rakyat pun waswas akan keamanan data mereka.

Bjorka juga bikin heboh di akhir 2022. Kala itu, Bjorka membocorkan data pribadi sebagian pejabat. Bahkan, ada satu pejabat yang langsung parno alias paranoid, karena nomor WhatsApp (WA) dia menyebar ke mana-mana.

Pemerintah pun sibuk memburu Bjorka. Mahfud MD, yang kala itu masih menjabat Menko Polhukam, sempat mengklaim sudah mengantongi identitas asli Bjorka. Namun, hingga kini, identitas Bjorka tak diungkap. Yang terjadi, Bjorka malah berulah kembali.

Baca juga : Zaken Kabinet & Penambahan Jumlah Menteri

Sebenarnya kita sudah punya payung hukum yang kuat untuk mengatasi masalah ini. Kita sudah punya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Cuma, Lembaga Pelindung Data Pribadi, yang menjadi salah satu amanat Undang-Undang tersebut, belum dibentuk.

Pembocoran data yang dilakukan Bjorka sekarang memang menjadi pukulan bagi pengamanan data pribadi di negara kita. Namun, semoga hal itu menjadi pecelut bagi kita semua untuk peduli dalam mengamankan data pribadi. Untuk Pemerintah, juga harus gerak cepat melakukan pengamanan. Gunakan “gembok” tercanggih, agar semua data pribadi masyarakat yang terhimpun di berbagai instansi, tidak gampang dicuri.

Presiden Jokowi pernah menyatakan, di era sekarang, data adalah new oil. Data menjadi sumber daya ekonomi yang sangat beras. Orang yang menguasai data, bisa menguasai dunia. Orang yang kehilangan data, jelas akan merugi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.