Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Perang Iran vs Israel semakin panas dengan masuknya Amerika Serikat (AS). Negeri Paman Sam yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump itu ikut memborbardir tiga tempat di Iran yang disebut mereka sebagai fasilitas nuklir.
Iran pun berjanji akan membalas perlakuan AS ini. Bahkan, mereka mengancam menutup Selat Hormuz. Selat yang terletak di antara Oman dan Iran, merupakan rute ekspor utama bagi produsen minyak dan gas bumi (migas) di Teluk Persia, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Irak, dan Kuwait. Sekitar 20 persen dari konsumsi minyak harian dunia, atau 18 juta barel, melewati Selat Hormuz.
Jika selat ini jadi ditutup Iran, maka harga minyak dunia akan melonjak tajam. Semua negara akan terdampak, salah satunya Indonesia. Pasalnya, Indonesia masih mensubsidi BBM. Kondisi ini akan membuat subsidi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bengkak.
Wacana membatasi penggunaan BBM bersubsidi sudah beberapa kali disampaikan Pemerintah. Kadang, wacana ini cukup ramai dibicarakan. Bahkan, skenario pembatasan juga sudah disusun rapi. Namun, wacana ini kemudian hilang lagi seiring dengan tingginya penolakan di tengah masyarakat.
Membatasi BBM bersubsidi memang bukan pekerjaan mudah. Tantangannya sangat besar. Pembatasan ini merupakan kebijakan tidak populis. Banyak yang menentang, memprotes, bahkan mendemo.
Rencana membatasi BBM bersubsidi sebenarnya cukup rasional, mengingat bebananggarannya sangatbesar.Untuk tahun 2025, besaran subsidi energi mencapai Rp 203,41 triliun, naik 7,56 persen dibanding 2024. Tanpa pembatasan BBM subsidi, angka ini pun berpotensi naik di akhir tahun, karena laju pertumbuhan kendaraan bermotor masih tinggi.
Baca juga : Ancaman Perang Dunia III dan Target Ekonomi Tumbuh 8%
Di akhir pemerintahan Presiden Jokowi, penyusunan rencana ini sudah sangat matang. Saat itu, pembatasan akan mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2024. Namun, karena resistensi yang besar, Pemerintah tak mau ambil risiko. Apalagi, saat itu sedang dalam proses transisi kekuasaan. Pembatasan pun urung dilaksanakan.
Di akhir 2024, rencana itu kembali muncul. Pemerintah menyusun skema dengan risiko terminim dalam melaksanakan pembatasan itu. Namun, resistensinya tidak berkurang. Bahkan semakin besar. Contohnya, muncul demonstrasi dari kalangan ojek online (ojol) yang tak terima dengan rencana pembatasan tersebut.
Di sisi lain, banyak politisi—mungkin demi menaikkan citra—turut menentang pembatasan ini. Dari dunia maya, protes juga sama besarnya. Bahkan banyak yang membanding-bandingkan harga BBM Indonesia dengan di negara lain. Makanya tidak heran, wacana ini kemudian tenggelam kembali.
Baca juga : Hati-hati dengan Jejak Digital
Dengan besarnya resistensi selama ini, Pemerintah harus cari cara baru. Langkahnya harus ekstra halus. Pemerintah harus bisa meluluhkan dulu hati masyarakat sebelum menjalankan rencana itu. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif terlebih dahulu sebelum pembatasan dilakukan. Dengan begitu, masyarakat menjadi merasa tidak dirugikan dengan pembatasan itu.
Selain itu, penguatan literasi mengenai bahaya penggunaan BBM berlebih harus digalakkan. Agar semua kalangan mengerti, jika BBM bersubsidi tak dibatasi, APBN akan jebol. Sebab, harga minyak dunia konsisten tinggi. Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah juga terus melambang, membuat beban APBN semakin berat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
