Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Pembangunan sejatinya dimulai dari warga. Namun seringkali, yang terjadi justru sebaliknya: proyek berjalan, lalu warga “menyesuaikan diri”. Peluncuran proyek waste-to-energy di beberapa kota sebagai bagian dari transformasi energi hijau kembali menegaskan pola lama itu. Di atas nama modernitas dan keberlanjutan, warga lokal—terutama yang tinggal dekat zona proyek—jarang dilibatkan dalam tahap perencanaan awal.
Padahal, proyek sebesar ini bukan sekadar urusan teknologi. Stiglitz (2002) dalam Globalization and Its Discontents mengingatkan bahwa pembangunan tanpa partisipasi lokal bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak efektif. Ketika proyek nasional ditentukan oleh investor dan elite teknokratik tanpa memperhitungkan konteks sosial dan budaya warga sekitar, maka hasilnya rawan penolakan, konflik, bahkan kegagalan implementasi.
Baca juga : Reformasi Kebijakan Layanan
Warga bukan hanya “penonton” pembangunan. Mereka memiliki hak untuk didengar sejak kajian awal—baik soal lokasi, dampak lingkungan, manfaat ekonomi, hingga risiko kesehatan. Sayangnya, banyak proses pengambilan keputusan justru berlangsung tertutup, dengan pendekatan top-down yang hanya menyisakan ruang kecil bagi konsultasi publik. Ini berbahaya, sebab program yang tidak dibangun di atas fondasi partisipasi, cenderung rentan terhadap resistensi sosial.
Selain itu, proyek-proyek seperti ini harus menjawab satu pertanyaan penting: “Apa manfaat langsungnya bagi warga sekitar?” Jika proyek energi justru menyebabkan polusi baru, meminggirkan kelompok rentan, dan tidak menyerap tenaga lokal, maka pembangunan hanya akan memperbesar ketimpangan. Seperti dikritik oleh Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999), pembangunan sejati adalah ekspansi kapabilitas manusia—bukan sekadar pertumbuhan angka.
Baca juga : Proyek, Nilai dan Rasa
Tak sedikit proyek besar di negeri ini yang akhirnya menjadi monumen janji kosong. Bangunan berdiri megah, tetapi menyisakan warga yang tercerabut dari ruang hidupnya. Ini harus diubah. Kita perlu pendekatan “warga-dulu”—yakni memastikan bahwa setiap program dimulai dengan mendengar, merancang bersama, dan menimbang rasa.
Negara dan lembaga investasi publik harus mengubah cara pandang: bukan proyek yang jadi pusat, lalu warga sebagai penyesuaian; tapi warga sebagai pusat, dan proyek sebagai cara untuk memperkuat kualitas hidup mereka. Ini bukan retorika idealistis—ini keharusan etik dan strategis.
Kalau negara ingin dipercaya dalam menjalankan proyek besar, maka ia harus membuktikan bahwa yang pertama dan utama dilindungi adalah manusia—bukan semata target produksi atau narasi keberhasilan di podium politik. Pembangunan yang benar adalah yang meresap ke hati rakyat. Yang diawali bukan dari anggaran, tapi dari rasa.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
