RM.id  Rakyat Merdeka - Satuan tugas (Satgas) Transformasi Sepakbola Indonesia merampungkan tugasnya. Rencananya, Satgas akan melaporkan kinerjanya kepada Presiden Jokowi Widodo.

Salah satu yang sudah dirumuskan adalah laporan awal terkait finalisasi regulasi dan Standard Operating Procedure (SOP). Laporan ini berisi rencana aksi yang sudah dan akan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang terlibat dan menjadi bagian dalam satgas.

Berita Terkait : Lestari: Transformasi Harus Didukung Massifnya Literasi Digital

Selain itu, Satgas yang rapat perdana pada 21 Oktober 2022 lalu, juga sudah melakukan sinkronisasi di berbagai lini. Mulai dari sinkronisasi peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan standar peraturan olahraga, hingga penerbitan pedoman peraturan yang diterbitkan dari instansi terkait.

Sejak dibentuk dan melakukan beberapa kali rapat satgas, Kementerian/Lembaga yang terlibat juga saling berkomunikasi satu sama lain dan bekerja sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan.

Berita Terkait : Paloh Pasrahkan Status Ke Jokowi

"Komunikasi dan koordinasi yang intens ini sudah merumuskan beberapa poin laporan awal yang kemudian akan kami laporkan kepada yang terhormat bapak Presiden Joko Widodo” ungkap Ketua Umum PSSI sekaligus ketua pelaksana satgas Transformasi Sepakbola Indonesia, Mochamad Iriawan.

Iriawan menambahkan, dalam laporan awal juga sudah disertakan beberapa poin penting terkait kelanjutan kajian infrastruktur stadion yang terus dilakukan oleh KemenPUPR.

Berita Terkait : Satgas Transformasi Sepakbola Rampungkan Perpol Terkait Pengamanan

Serta penerbitan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia terkait pengamanan mulai dari prakegiatan pengamanan hingga pasca kegiatan. Juga penyiapan draft kesiapsiagaan pelayanan medis darurat atau emergency medical plan.

“Rencana aksi yang sudah berjalan dan menjadi hasil dari dibentuknya satgas ini tidak akan berhenti sampai disini saja. Hasil yang akan dilaporkan kepada Presiden akan kemudian diawasi hingga tuntas dalam pelaksanaannya. PSSI tentunya akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga yang ada sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang dapat merugikan pihak maupun penonton” tutup Iriawan.