BREAKING NEWS
 

Soal PPN 12 Persen Mulai Tahun 2025, Muncul Gerakan Frugal Living

Ahmad Najib Qodratullah: Berdampak Negatif Terhadap Masyarakat

Reporter : IRANDI KASMARA
Editor : DAUD FADILLAH
Sabtu, 21 Desember 2024 07:40 WIB
Ahmad Najib Qodratullah, Anggota Komisi XI DPR. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)

RM.id  Rakyat Merdeka - Penolakan terhadap kebijakan Pemerintah yang akan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen untuk barang-barang tertentu, masih disuarakan berbagai kalangan.

Aksi protes tak hanya dilakukan secara langsung dengan menggelar demonstrasi, tetapi juga di media sosial.

Pada Kamis (19/12/2024), koalisi masyarakat menggelar demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Sebagian juga memunculkan petisi meminta Pemerintah segera membatalkan kenaikan PPN. Per Kamis (19/12/2024), Pukul 09.16 WIB, petisi ini, diklaim sudah ditandatangani 95.284 orang.

Baca juga : Kapolri Siapkan Satgas Khusus Hadapi Bencana

Di media sosial, warganet juga turut mengajak masyarakat untuk melakukan  gerakan frugal living, atau gaya hidup superhemat sebagai protes terhadap PPN 12 persen.

Banyak warganet mengajak masyarakat untuk menahan belanja, tidak membeli barang di pusat ritel atau mall, tidak makan di restoran, bahkan tidak melakukan transaksi pembayaran secara digital.

Gerakan frugal living ini, menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira muncul karena masyarakat khawatir, kenaikan PPN ini akan berdampak terhadap kebutuhan lain.

Baca juga : Hanura Fokus Konsolidasi

Misalnya kekhawatiran kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Tapera, dan dana pensiun wajib.  “Akibatnya, konsumen melakukan perubahan perilaku dengan lebih berhemat,” kata Bhima seperti dilansir Kumparan, Kamis (12/12/2024).

Anggota Komisi XI DPR, Ahmad Najib Qodratullah melihat gerakan frugal living akan merugikan masyarakat sendiri. Bahkan, ketika gerakan atau kampanye ini meluas dan membesar, akan berdampak terhadap PHK.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat mengganggap wajar gerakan penghematan ini dilakukan masyarakat. “Itu hak rakyat,” katanya.

Baca juga : Sistem Meritokrasi Jadi Landasan Tata Kelola

Berikut wawancara dengan Ahmad Najib Qodratullah mengenai gerakan penghematan ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense