Sebelumnya
UN akan diberlakukan lagi. Bagaimana pandangan Anda?
Pada prinsipnya, kami mendukung langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan Pemerintah, dalam hal ini Mendikdasmen yang ingin mengembalikan UN maupun kebijakan pendidikan yang lain.
Apa dasar Anda mendukung UN?
Sejak UN ini ditiadakan, banyak orangtua peserta didik yang mengeluh. Karena tidak ada UN, maka anak-anak malas belajar.
Selain itu, negara dalam hal mengukur mutu pendidikan, tidak memiliki parameter yang jelas. Sejak UN ditiadakan, Pemerintah menggunakan sistem asesmen.
Namun, asesmen itu kan sampling. Asesmen nasional kemudian yang di-sampling itu siswa atau peserta didik satu tingkat di bawahnya. Itu menggunakan sampel. Nah, itu dirasa kurang optimal.
Baca juga : Iman Zanatul Haeri: Jangan Gegabah Hidupkan Kembali UN
Saran Anda?
Sebenarnya, ini penggabungan dua cara, yakni ujian nasional plus asesmen nasional. Kalau digabungkan menjadi satu kesatuan, akan lebih bagus.
Tinggal format serta formulanya seperti apa, itulah yang harus kita bahas dan kita diskusikan bersama tahun ini. Supaya, pada 2026, sudah bisa dilaksanakan dengan format atau formula yang baik, baru, inovatif, yang bagus, sehingga peserta didik nyaman. Walaupun mereka ujian, tidak terbebani.
Prinsipnya perlu dikaji dulu, ya?
Iya. Sebelum memutuskan, kami minta supaya betul-betul dikaji. Pertama, tentu ujian nasional ini kenapa diubah, tentu ada kelemahan-kelemahan.
Apa saja kelemahan itu?
Baca juga : Menteri Dody Kejar Swasembada Pangan
Misalnya, anak didik kita merasa terintimidasi, merasa psikologisnya tidak baik ketika ujian dikawal aparat.
Kemudian, masa sih untuk mengukur standar nasional pendidikan itu hanya diukur dalam 3 atau 4 hari ujian. Padahal, mereka sekolah 6 tahun untuk SD. Nah, seperti itu kelemahan-kelemahannya, termasuk SMP maupun SMA.
Jika begitu, apa saran Anda?
Kami menyarankan agar jangan sampai ujian nasional ini, dijadikan satu-satunya parameter kelulusan. Untuk mengukur mutu siswa didik atau peserta didik, itu tidak mungkin dengan 3 hari.
Banyak faktor lain seperti kepribadian, kemudian keterampilan mereka yang memang harus menjadi tolak ukur juga untuk syarat lulus, maupun untuk mengukur mutu serta kualitas pendidikan kita.
Kalau ini diberlakukan, tolong dipikirkan juga anggarannya. Anggaran ini tentu tidak kecil. Misalnya masih menggunakan sistem manual seperti dulu, nge-print soal seluruh Indonesia, kemudian pengawalan ke daerah, kemudian melibatkan aparat, tentu butuh biaya yang besar.
Baca juga : Menteri Mu’ti: Kami Akan Umumkan Setelah Idul Fitri
Maksud Anda perlu digitalisasi?
Iya, sekarang ini zamannya sudah digital. Kenapa tidak menggunakan komputerisasi saja, atau ujian nasional berbasis komputer, misalnya. Itu lebih efisien.
Selain itu, kami tentu meminta kalau nanti dilakukan berbasis digital, maka seluruh Indonesia harus sama menggunakan komputer semua.
Bagi sekolah-sekolah yang ada di pelosok, di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), harus dipikirkan prasarananya. Fasilitas di daerah 3 T itu tidak seperti di kota. REN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Senin, 6 Januari 2025 dengan judul "Ujian Nasional (UN) Mau Digelar Lagi, Untungnya Apa? Mudharatnya Apa? Lalu Hadrian Irfani: Sejak UN Ditiadakan Tak Ada Parameter Yang Jelas"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.