Sebelumnya
Apa pandangan Anda terkait kebijakan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah, termasuk DKI Jakarta?
Kebijakan pemangkasan dana bagi hasil untuk daerah merupakan kebijakan Pemerintah Pusat akibat kondisi ekonomi yang berat saat ini.
Tentu daerah, termasuk Pemprov DKI Jakarta, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima kebijakan ini dan menyesuaikan postur anggaran untuk tahun 2026.
Seberapa besar dampak kebijakan ini bagi DKI Jakarta?
Baca juga : Bahlil Ingin Rakyat Jadi Tuan Di Negeri Sendiri
Dampak dari kebijakan ini bagi DKI Jakarta tentu ada, meski tidak seberat daerah-daerah lain yang sangat mengandalkan dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat. Namun tetap saja, Pemprov DKI harus melakukan penyesuaian agar program-program prioritas bisa tetap berjalan.
Penyesuaian seperti apa yang di maksud?
Pemprov DKI harus mengurangi atau memangkas pos-pos anggaran yang dianggap tidak terlalu penting, serta melakukan efisiensi atau penghematan di berbagai sektor. Ini langkah yang mau tidak mau harus diambil agar keuangan daerah tetap sehat.
Apakah penghematan saja cukup untuk menutup kekurangan akibat pemangkasan DBH ini?
Baca juga : Pemerintah Terus Benahi Program Makan Gizi Gratis
Selain melakukan penghematan dan pemangkasan anggaran yang dianggap mubazir, Pemprov DKI juga perlu mendorong peningkatan pendapatan daerah, baik dari sektor pajak maupun retribusi.
Bagaimana caranya agar pendapatan daerah bisa meningkat secara signifikan jika mengandalkan sektor pajak maupun retribusi?
Kebocoran pajak dan retribusi harus diminimalisir dengan cara meningkatkan sosialisasi, pengawasan, serta penggunaan sistem atau teknologi modern. Dengan sistem yang lebih transparan dan efisien, potensi penerimaan bisa dioptimalkan.
Apakah langkah ini realistis dilakukan dalam waktu dekat?
Baca juga : Program 3 Juta Rumah Ditunggu Masyarakat
Saya kira sangat realistis, asalkan ada kemauan politik dan koordinasi lintas dinas yang kuat. Pengawasan berbasis teknologi sudah terbukti efektif di banyak sektor, tinggal bagaimana kita memperluas penerapannya di Jakarta.
Apa harapan Anda terhadap Pemprov DKI ke depan dalam menghadapi situasi ini?
Saya berharap Pemprov DKI bisa menjaga fokus pada pembangunan yang bersifat mendasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini harus tetap menjadi prioritas, karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup warga Jakarta, meskipun ada tekanan anggaran akibat pemangkasan dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat. NNM
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 16, edisi Jumat, 10 Oktober 2025 dengan judul "DBH Dipangkas, Pemprov DKI Jakarta Otak-atik Anggaran, Suhud Alynudin: Dampak Ada, Tapi Tak Seberat Daerah Lain"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.