RM.id Rakyat Merdeka - Kabar akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 280 karyawan PT Multistrada Arah Sarana (MAS), produsen ban Michelin di Indonesia, menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah pun berharap ada dialog untuk mencegah terjadinya PHK.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan manajemen PT MAS agar tidak menjadikan PHK sebagai langkah pertama dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Pemerintah mendorong dialog bipartit antara manajemen dan pekerja untuk mencari solusi bersama yang adil.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyampaikan hal tersebut usai pertemuan dengan pihak manajemen dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) MAS di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (10/11/2025).
“Kami minta kedua belah pihak mengedepankan dialog bipartit antara manajemen dan pekerja terkait rencana PHK terhadap 280 karyawan. PHK harus menjadi opsi terakhir, bukan langkah pertama,” tegas Afriansyah.
Baca juga : Netty Prasetiyani: Industri Besar Punya Tanggung Jawab Sosial
Rencana efisiensi ini berpotensi berdampak pada 280 dari total 2.800 pekerja yang ada di pabrik MAS. Afriansyah menekankan agar industri manufaktur besar tetap mencari langkah adaptif tanpa mengorbankan hak pekerja.
“Kalau pun PHK tidak bisa dihindari karena faktor global, kami menghormati kebijakan perusahaan. Tapi kami berharap MAS tetap memberikan kontribusi dan menjaga hubungan industrial yang harmonis di Indonesia,” ujarnya.
Presiden Direktur MAS Igor Zyemit menjelaskan kebijakan efisiensi tenaga kerja merupakan bagian dari penyesuaian strategis terhadap kondisi pasar global yang tengah menantang. Dia menambahkan, dua tahun terakhir industri ban dunia menghadapi tekanan berat, termasuk dampak kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat yang mempengaruhi daya saing ekspor.
“Kami tetap berupaya menjaga kesejahteraan pekerja, namun penyesuaian ini diperlukan demi keberlangsungan jangka panjang,” ungkap Igor.
Baca juga : 2026, Menteri Bahlil Pastikan Lanjutkan Program Pro Rakyat
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mendukung langkah Kementerian Ketenagakerjaan yang meminta PT Michelin Indonesia menunda rencana PHK terhadap 280 karyawan. Selain itu, dia mendorong perusahaan untuk mengutamakan dialog.
“Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu, penting agar perusahaan dan pekerja duduk bersama mencari solusi terbaik sebelum memutuskan PHK,” ujar Netty, Rabu (12/11/2025).
Sedangkan, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat menegaskan, dialog harus diikuti dengan komitmen nyata dari perusahaan. Yakni, untuk menghormati hak-hak pekerja dan tidak menjadikan PHK sebagai pilihan pertama.
“Pemerintah juga perlu hadir bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi sebagai pengawas dan penjamin kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan, termasuk pencegahan union busting atau tindakan diskriminatif terhadap pengurus serikat,” tegas Mirah kepada Rakyat Merdeka, Rabu (12/11/2025).
Baca juga : Jaring Aspirasi Masyarakat Untuk Perkuat Kepolisian
Untuk mengetahui pandangan Mirah Sumirat mengenai langkah Pemerintah menangani ancaman PHK di PT MAS atau produsen ban Michelin di Indonesia, berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.