BREAKING NEWS
 

Kepesertaan BPJS Kesehatan Segmen PBI Dinonaktifkan, Pasien Terancam Terkendala Saat Berobat

Niti Emiliana: Pasien Butuh Kepastian Agar Berobat Tak Putus

Reporter : NANA MAULANA
Editor : DEDE HERMAWAN
Selasa, 10 Februari 2026 07:15 WIB
Niti Emiliana, Ketua YLKI. Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id

 Sebelumnya 
YLKI menyoroti aspek perlindungan konsumen dalam kebijakan ini, apa poin utamanya?

Kami mempertanyakan mekanisme sosialisasi kepada peserta yang dinonaktifkan. Penonaktifan yang dilakukan tanpa pemberitahuan yang jelas berpotensi melanggar hak konsumen atas informasi. Pasien butuh kepastian agar pengobatan mereka tidak terputus di tengah jalan.

Apa dampak yang paling dirasakan pasien penderita penyakit kronis?

Bagi penderita penyakit jantung atau pasien cuci darah, keterlambatan informasi soal status kartu bisa berakibat fatal. Kami melihat adanya risiko terputusnya akses layanan medis rutin bagi masyarakat rentan yang sangat bergantung pada jaminan PBI ini.

Baca juga : Irma Suryani Chaniago: Tujuan Pemutakhiran Agar Tepat Sasaran

Apa rekomendasi YLKI untuk masa transisi pemutakhiran data pemerintah ini?

Pemerintah perlu memberlakukan masa transisi bagi pasien yang sedang menjalani pengobatan berkelanjutan. Jangan sampai karena urusan verifikasi data, tindakan medis atau pemberian obat di rumah sakit terhenti. Keselamatan pasien harus tetap menjadi prioritas utama.

Apakah akan ada posko pengaduan bagi masyarakat?

Betul, kami membuka ruang pengaduan melalui email konsumen@ylki.or.id. Data pengaduan ini akan kami jadikan bahan evaluasi dan advokasi kepada pemerintah agar kebijakan pemutakhiran data tetap mengedepankan prinsip perlindungan konsumen.

Baca juga : Wamendag: Pasar Bersih Bikin Orang Betah Belanja

Langkah apa lagi yang akan diambil YLKI untuk mengawal isu ini?

Kami akan bersurat resmi kepada Kemensos dan BPJS Kesehatan untuk meminta ruang klarifikasi yang mudah diakses. Proses reaktivasi bagi warga yang memang masih memenuhi syarat harus dibuat sederhana dan tidak berbelit-belit.

Apa harapan Anda terhadap integrasi data kesehatan nasional ke depan?

Negara wajib memastikan setiap warga tetap mendapatkan perlindungan kesehatan sesuai konstitusi. Kebijakan administratif atau penyesuaian anggaran tidak boleh mengabaikan keberlanjutan layanan kesehatan bagi kelompok miskin dan rentan. NNM

Baca juga : Muhaimin: Pemerintah Tidak Biarkan Pers Jalan Sendirian

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Selasa, 10 Februari 2026 dengan judul "Kepesertaan BPJS Kesehatan Segmen PBI Dinonaktifkan, Pasien Terancam Terkendala Saat Berobat, Niti Emiliana: Pasien Butuh Kepastian Agar Berobat Tak Putus"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense