RM.id Rakyat Merdeka - Aksi kekerasan antar remaja dengan penyiraman air keras pada hari Jumat (6/6/2026) di Cempaka Putih, Jakarta Pusat (Jakpus) mengundang perhatian berbagai pihak. Termasuk dari kalangan DPRD DKI Jakarta yang menyayangkan hal itu terjadi.
Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penanganan tawuran dan kekerasan remaja pun diperdebatkan.
Sebelumnya, sebuah video yang menunjukkan aksi penyiraman cairan diduga air keras terhadap seorang pelajar viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Cempaka Raya, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/2/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.
Berdasarkan rekaman yang beredar, tampak tiga pelajar menggunakan seragam sekolah berboncengan menggunakan sepeda motor. Ketiganya sempat berhenti di pinggir jalan sebelum kembali melanjutkan perjalanan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak ada toleransi terhadap aksi kekerasan kasus pelemparan air keras yang melibatkan tiga pelajar.
Baca juga : Senayan Usul ASN Layanan Publik Dapat Kompensasi
"Enggak ada kompromi untuk itu," ujar Pramono di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).
Pramono mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk kekerasan dan meminta pelaku agar ditindak tegas.
"Siapapun yang melakukan tindakan itu, itu sudah tindakan kekerasan, saya minta untuk diambil tindakan tegas," tuturnya.
Polisi pun bergerak menyelidiki kasus tersebut. Tiga orang pelaku saat ini sudah ditangkap. "Iya sudah ditangkap," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra, Senin (9/2/2026).
Roby mengatakan, dua orang pelaku berstatus masih di bawah umur. Saat ini kasus itu sudah ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat.
Baca juga : Kapolri Kawal Program Strategis Pemerintah
"Dua di bawah umur," ujarnya.
Polisi mengungkapkan para pelajar yang menyiram air keras mengaku memilih korban secara random.
"(Mereka) enggak (saling kenal)," lanjutnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani menilai insiden ini sebagai alarm keras bagi semua pihak, namun ia menekankan bahwa tanggung jawab pendidikan karakter tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah semata.
"Kita perlu objektif melihat bahwa persoalan tawuran dan kekerasan pelajar bukan hanya tanggung jawab Pemprov, melainkan juga keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial," ujar Rani dalam Rakyat Merdeka, Rabu (11/2/2026).
Baca juga : Seleksi Adil Jadi Indikator Utama Kepercayaan Publik
Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Justin Adrian Untayana mengkritik Pemprov DKI Jakarta atas insiden tersebut. Dia menilai pendekatan humanis yang selama ini dijalankan Gubernur tidak efektif memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan.
"Ketidaktegasan Mas Pram ini sangat menjijikkan karena pendekatan yang humanis ini tidak menuntut tanggung jawab dari pelaku-pelaku kekerasan, sehingga orang merasa bebas untuk berbuat semaunya saja," tegas Justin, Selasa (10/2/2026).
Untuk mengetahui pandangan Rani Mauliani terkait insiden penyiraman air keras dan kebijakan penanganan kenakalan remaja di Jakarta, berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.