Kapolri Kawal Program Strategis Pemerintah

RM.id  Rakyat Merdeka - Polri menegaskan komitmennya mengawal dan mendukung penuh program kerja Pemerintah pada 2026. Salah satunya menjaga stabilitas ekonomi.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 hari kedua di The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Kapolri mengatakan, Rapim Polri 2026 hari kedua merupakan kelanjutan rapat koordinasi sebelumnya. Rapim fokus memperkuat sinergi dan kesiapan institusi dalam mendukung kebijakan serta program strategis Pemerintah.

“Hari ini kami melaksanakan rapat koordinasi lanjutan dari kemarin. Ini hari ke-2. Sesuai tema, Polri siap mengawal program kerja Pemerintah tahun 2026,” kata Kapolri.

Dalam Rapim tersebut, jajaran Polri menerima paparan dari sejumlah narasumber terkait isu strategis nasional, antara lain penanganan inflasi, penguatan ekonomi, serta program Pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih dan percepatan optimalisasi kebijakan ekonomi.

“Alhamdulillah kami bisa mendengar langsung paparan dari empat narasumber di bidang penanganan inflasi dan beberapa program seperti Koperasi Merah Putih, serta langkah mendorong optimalisasi dan percepatan untuk menjaga kepentingan ekonomi,” ujarnya.

Menurut Kapolri, berbagai masukan dan perspektif dari para narasumber menjadi bekal penting bagi seluruh jajaran Polri dalam menjalankan peran pengawalan kebijakan Pemerintah secara kolaboratif dan terarah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Baca juga : Seleksi Adil Jadi Indikator Utama Kepercayaan Publik

“Ini menjadi perspektif bagi seluruh personel Polri untuk betul-betul berkolaborasi mendukung kebijakan presiden dan kementerian/lembaga terkait, sehingga seluruh program dapat dilaksanakan dengan baik sesuai direktif dan kebijakan presiden,” jelasnya.

Melalui Rapim Polri 2026, Kapolri berharap institusi Polri semakin solid dalam menjaga stabilitas keamanan, menciptakan situasi kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, serta mengawal pelaksanaan program-program strategis nasional demi kepentingan masyarakat luas.

Adapun di Rapim hari kedua ini hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono.

Tito meminta Kepolisian tidak hanya berperan sebagai pemadam kebakaran dalam menangani persoalan di daerah.

Tito menegaskan, Polri diharapkan terlibat sejak awal untuk mencegah kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) yang berpotensi menyimpang secara hukum.

Mantan Kapolri itu tidak ingin aparat hanya bergerak setelah masalah hukum terjadi. Menurutnya, pencegahan sejak tahap perencanaan kebijakan jauh lebih efektif untuk menghindari gejolak di masyarakat.

“Jangan sampai ada kepala daerah membuat kebijakan menaikkan pajak, setelah itu timbul gejolak keamanan. Akhirnya, kasihan teman-teman Polri menjadi pemadam kebakaran menyelesaikan masalah,” jelas Tito.

Baca juga : Rekayasa CPO Jadi Limbah, Negara Dirugikan 14 Triliun

Tito juga meminta dukungan Polri dalam mengawasi pengelolaan pendapatan daerah sekaligus membantu menjaga inflasi di masing-masing wilayah. Dia menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, Pemerintah Pusat telah mengarahkan seluruh kepala daerah agar mengelola pendapatan dan belanja secara optimal serta bertanggung jawab.

Kepala daerah juga diingatkan agar tidak mencari sumber pendapatan yang justru membebani masyarakat.

Sebaliknya, mereka diminta lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi daerah.

“Saya memohon bantuan kepada Polri bersama-sama Pemerintah Daerah membuat langkah-langkah kreatif sekaligus ikut membantu mengawasi,” ujarnya.

Selain APBD, Tito menyoroti pentingnya pengendalian inflasi daerah. Tito menilai, biaya hidup merupakan persoalan utama masyarakat sehingga stabilitas harga barang dan jasa harus dijaga.

Dia melihat Polri memiliki jejaring hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai desa. Keberadaan Satgas Pangan Polri juga dinilai strategis untuk memantau distribusi dan ketersediaan bahan pokok.

Baca juga : Siapkan Calon-calon Pimpinan DPC, Gerindra Sumsel Rekrut Wali Kota Palembang

“Kepolisian memiliki kemampuan deteksi atas berbagai indikasi persoalan ekonomi. Ini bergerak paralel untuk membantu menjaga inflasi di daerah tetap terkendali,” jelasnya.

Tito berharap, harga barang dan jasa tetap stabil serta ketersediaannya terjamin agar masyarakat merasa tenang. Karena, stabilitas ekonomi akan berdampak langsung pada stabilitas keamanan.

“Kalau harga barang dan jasa terkendali serta terjangkau, masyarakat akan lebih tenang dan dampaknya keamanan lebih stabil. Itu yang saya mohon bantuan kepada Bapak Kapolri dan jajaran,” pungkasnya.

Ferry Juliantono mengajak Polri mendukung penuh pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. “Ini sebagai bagian dari komitmen bersama dalam melayani dan melindungi masyarakat,” katanya.

Ferry menambahkan, semangat koperasi juga relevan bagi para polisi muda yang adaptif, kolaboratif, dan melek digital sebagai wadah membangun kemandirian ekonomi berbasis komunitas.

“Melalui koperasi, anggota Polri generasi muda dapat mengembangkan kreativitas, memperkuat jejaring, serta memperoleh nilai tambah melalui kepemilikan bersama dan akses usaha yang lebih inklusif,” ucapnya. KPJ

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Kamis, 12 Februari 2026 dengan judul "Perkuat Sinergi Dan Kesiapan Institusi Kapolri Kawal Program Strategis Pemerintah"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.