Sebelumnya
Pimpinan BGN mengalami perombakan. Lantas, apa catatan YLKI terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG)?
Kami menyampaikan beberapa pesan yang perlu menjadi fokus kerja Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang dalam 100 hari pertama.
Apa saja itu?
Kami meminta Kepala BGN yang baru melakukan reformulasi tata kelola MBG secara menyeluruh. Mulai dari perencanaan, pengadaan, pengawasan, hingga evaluasi program. Pada tahun 2026, Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 268 triliun untuk MBG melalui BGN, atau lebih dari sepertiga anggaran pendidikan nasional yang mencapai sekitar Rp 769 triliun. Dengan anggaran yang sangat besar tersebut, Pemerintah harus memastikan bahwa program MBG tidak menggerus esensi anggaran pendidikan dan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas gizi anak Indonesia.
Catatan lainnya?
Baca juga : Komisi VI Segera Kebut Revisi UU Perkoperasian
Kami juga melihat bahwa pembukaan SPPG harus dilakukan berdasarkan kebutuhan objektif, peta kerawanan gizi, kesiapan infrastruktur, dan kapasitas pengelola, bukan berdasarkan kedekatan politik maupun pertimbangan subjektif lainnya.
Bagaimana dengan kualitas MBG?
Pimpinan BGN yang baru harus menargetkan nihil kasus keracunan dalam 100 hari. Keselamatan anak harus menjadi prioritas utama. Masalah keracunan merupakan alarm serius bahwa tata kelola keamanan pangan dalam program MBG masih bermasalah.
Menurut Anda, untuk mencegah kasus keracunan terjadi, apa yang dapat dilakukan?
Melalui penguatan pengawasan, peningkatan standar keamanan pangan, audit berkala dapur MBG, dan sistem mitigasi risiko yang lebih efektif. Anak-anak merupakan kelompok konsumen rentan sehingga harus mendapatkan perlindungan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya.
Baca juga : Wapres Janji Perbaiki Berbagai Kekurangan
Untuk evaluasi tata kelola, apa catatan Anda?
Publik berhak mengetahui siapa pengelola SPPG, siapa pemilik yayasan yang mengoperasikan dapur MBG, serta bagaimana proses penunjukannya. Transparansi menjadi penting untuk mencegah konflik kepentingan dan menghilangkan persepsi bahwa program MBG hanya dinikmati oleh kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Kami pun meminta BGN membuka data pengelolaan SPPG secara transparan dan membatasi kepemilikan dapur oleh satu yayasan atau kelompok tertentu agar program yang bertujuan mengatasi persoalan gizi tidak berubah menjadi arena perburuan rente ekonomi.
Selain itu, apa lagi?
Pemerintah tidak boleh hanya mengejar output, tetapi harus fokus pada outcome. Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah status gizi anak membaik, apakah angka stunting menurun, serta apakah kesehatan dan kemampuan belajar anak meningkat. Selama ini Pemerintah lebih banyak menyampaikan capaian kuantitatif dibandingkan dampak nyata program terhadap kualitas gizi anak.
Untuk sistem pengaduan masyarakat, apakah diperlukan?
Baca juga : Berkah Bola Untuk Usaha Kecil Daerah
Sebagai program yang melayani puluhan juta penerima manfaat, BGN memang seharusnya memiliki sistem pengaduan yang mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, dan transparan. NNM
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Rabu, 17 Juni 2026 dengan judul "Menanti Gebrakan 100 Hari Pertama Pimpinan Baru BGN Perbaiki MBG Niti Emiliana: Targetnya Harus Nihil Kasus Keracunan"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.