RM.id Rakyat Merdeka - Pakar ketenagakerjaan BRIN Triyono mengatakan, program Kartu Prakerja dengan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker), memiliki irisan besar dalam hal menyediakan tenaga kerja dan membuka lapangan kerja.
“Kalau kita melihat Perppu Ciptaker ini ekosistemnya berbasis untuk investasi. Investasi itu justru kebutuhannya dekat dengan ketenagakerjaan, tenaga kerja terdidik,” ujar Triyono, Rabu (11/1).
Jika investasi masuk, maka industri bergerak dan membutuhkan tenaga kerja. Peserta yang telah mengikuti pelatihan Prakerja, diharapkan kompeten dalam bersaing di dunia kerja.
“Kalau bicara dunia internasional, saat ini lagi banyak presisi akan mengalami perlambatan. Nah, hadirnya Prakerja dan pelatihan kerja lewat Perppu ini bisa saling menguatkan,” jelas Triyono.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2022 terdapat sekitar 54,31 persen angkatan kerja berpendidikan SMP ke bawah. Dengan Kartu Prakerja, pelatihan informal diberikan kepada siapa saja.
Baca juga : Bahlil Maju Tak Gentar
“Bagaimanapun, kalau bicara basis, tenaga kerja 50 persen ke atas masih banyak pendidikannya SMP ke bawah. Jadi, sejauh ini Prakerja merupakan salah satu cara meningkatkan skill bagi pekerja yang tidak memiliki kapasitas pendidikan formal," jelas Triyono.
Tenaga kerja yang bersaing, bukan cuma bermodal pendidikan formal, namun juga informal. Dan tentunya ketersediaan tenaga kerja harus berbarengan dengan terbukanya lapangan kerja.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, Kartu Prakerja 2023 akan memakai skema normal dan diberikan sebagai bentuk kompetensi kerja, bukan sekedar bansos.
Implementasi skema normal Kartu Prakerja yang akan mulai dibuka pada triwulan I-2023 akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.
Selain program pelatihan yang sudah ada, Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini mengajak berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Prakerja, dengan mengikuti sejumlah assesmen dan seleksi yang telah ditentukan.
Baca juga : Minggu Pun, Mahfud Memilih Ngantor
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, Kartu Prakerja masih menyimpan beberapa pekerjaan rumah. Pemerintah patut memperhatikan dimensi kualitas penerima manfaat untuk memperbesar peluang mereka ketika masuk ke pasar tenaga kerja.
Tauhid menilai, target penerima manfaat Kartu Prakerja masih terlalu besar. Hal itu akan berdampak pada kualitas pelatihan yang diterima peserta, meski pelatihan akan dilakukan dengan metode luring.
"Karena ini nilainya Rp 3,5 juta, durasinya panjang, artinya intensitas pelatihannya menjadi kurang. Akhirnya, tidak bisa meningkatkan skill dengan paket seperti itu," terangnya.
Tauhid menyarankan agar Kartu Prakerja berfokus pada peningkatan kualitas penerima manfaat, bukan pada kuantitas penerima manfaat.
"Akan lebih baik kalau jumlahnya jangan banyak, targetnya jangan sebanyak ini, tetapi kualitasnya yang diperlukan. Agar tingkat keterserapan di pasar kerja jauh lebih baik," tegasnya.
Baca juga : Pastikan Peserta Kartu Prakerja Terserap Industri
Selain itu, konsep Kartu Prakerja harus diubah. Pelaksana program patutnya dipilih dari lembaga pelatihan yang kompeten dan mempunyai kesesuaian dengan kebutuhan pasar.
"Lebih baik Kartu Prakerja disiapkan pada lembaga-lembaga yang memiliki skema pelatihan yang sesuai dengan perkembangan permintaan pasar. Pasarnya diidentifikasi dulu. Pasarnya kalau tidak ada lowongan ya buat apa?" pungkasnya.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.