Dark/Light Mode

Berantas Mafia Tanah, DPRD Dan Pemprov DKI Perkuat Sinergi Dengan Pemerintah Pusat

Rabu, 28 Desember 2022 16:30 WIB
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerima kunjungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yasonna H. Laoly dan Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana di Balaikota, Jakarta, Selasa (27/12). Pertemuan itu dilangsungkan untuk membahas sejumlah hal mengenai permasalahan yang ada di Jakarta. Salah satunya masalah pengelolaan aset milik daerah, khususnya tanah yang kerap disengketakan di pengadilan. (DDJP/pun)
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menerima kunjungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yasonna H. Laoly dan Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana di Balaikota, Jakarta, Selasa (27/12). Pertemuan itu dilangsungkan untuk membahas sejumlah hal mengenai permasalahan yang ada di Jakarta. Salah satunya masalah pengelolaan aset milik daerah, khususnya tanah yang kerap disengketakan di pengadilan. (DDJP/pun)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berkomitmen untuk menuntaskan persoalan pengelolaan aset. Khususnya masalah lahan yang kerap bersengketa dan kalah di pengadilan.

Pras sapaan karibnya usai mendampingi Pj Gubernur mengaku telah meminta banyak saran saat menerima kunjungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Yasonna H. Laoly dan Anggota I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana.

Baca juga : Pras Dan Nuri Taher Komit Perkuat Peran Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi

“Pak Menteri datang kesini komunikasi ada beberapa hal, salah satunya tentang tanah kita yang dituntut oleh beberapa pihak termasuk masyarakat. Nah kita minta penjelasan dari pak Kumham, karena mafia (tanah) banyak sekali di Jakarta,” ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/12).

Hal senada juga diungkap Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Ia berharap dengan bersinerginya Pemprov DKI dengan Pemerintah Pusat, maka potensi kehilangan aset tanah bisa diminimalisir.

Baca juga : DPR Minta Polisi Perkuat Sinergitas Amankan Nataru

“Saya minta backup Pak Menteri Kumham terkait dengan pengamanan DKI. Aset DKI harus menang,” ucapnya.

Sementara, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly mengaku siap melakukan diskusi lebih lanjut untuk membantu Ibu Kota mempertahankan aset-aset miliknya.

Baca juga : BNI Griya Sinergi Dengan Perumnas Gelar 276 Akad Massal

“Kebetulan Pak Gubernur ada cerita soal kasus hukum tanah milik DKI. Kita diskusikan. Nanti kami akan bicara yang lebih khusus untuk hal itu,” tandasnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.