Perppu Cipta Kerja Didesain Untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dikeluarkan untuk mengantisipasi kondisi global. 

“Kebutuhan mendesak untuk mengantisipasi kondisi global terkait krisis ekonomi dan resesi global, serta perlunya peningkatan inflasi, dan ancaman stagflasi," kata Airlangga.

Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi penting untuk mengisi kepastian hukum. Pasalnya, para pelaku usaha masih menanti keberlanjutan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. 

Airlangga mengungkapkan, Pemerintah tengah mengatur budget defisit tahun 2023 kurang dari 3 persen dengan mengandalkan investasi yang ditargetkan mencapai Rp 1.400 triliun pada tahun 2023.

Baca juga : Akademisi: Esensi Perppu Cipta Kerja Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja

Ekonom dari Universitas Mercu Buana, Sugiyono Madelan Ibrahim menilai, penerbitan Perppu itu dilandaskan kegentingan memaksa dan sebagai tindak lanjut dari putusan  Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana dituliskan di dalam Perppu.

Sugiyono mengaku, mengikuti proses pembahasan UU Cipta Kerja. Aturan itu memang didesain untuk membantu pemerintah memperbaiki kinerja di bidang ekonomi. 

“Saya meyakini pemerintah sangat memerlukan hal itu," kata Sugiyono di Jakarta, Kamis (5/1).

Menurutnya, pemerintah membutuhkan Perppu itu untuk menggerakkan roda ekonomi di tengah banyak kondisi ekonomi yang kurang bersahabat bagi pembangunan nasional.

Baca juga : Pengamat: Penerbitan Perppu Cipta Kerja Langkah Cerdas

Rentan Berubah

Ekonom CORE Akhmad Akbar menilai, hadirnya Perppu Ciptaker tidak benar-benar akan mendorong tumbuhnya investasi. 

“Dari awal saya skeptis bahwa aturan ini akan benar-benar mendorong investasi. Hambatan utama investasi kita bukan pada regulasi-regulasi," ujarnya.

Dia menyoroti proses pembentukan Perppu yang dinilainya tidak transparan dan terkesan terburu. Artinya, lanjut Akbar, kondisi yang rentan untuk digugat tersebut justru tidak memberikan kepastian hukum.

Baca juga : Pemerintah Dukung Buruh

"Kalau dikatakan Perppu sekarang untuk memberikan kepastian hukum, menurut saya nggak juga. Proses yang instan, tanpa mendengar pendapat dari mereka yang punya pendapat berbeda, pasti rentan untuk berubah,” jelasnya.

Untuk menarik investasi, CORE memandang, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022, di atas 5 persen sangat menyakinkan. Dan proyeksi untuk 2023 juga masih kuat di kisaran 5 persen.

“Itu yang harusnya jadi modal pemerintah untuk meyakinkan investor masuk ke Indonesia," jelas Direktur Eksekutif CORE, M Faisal, menambahkan.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.