Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Pastikan Peserta Kartu Prakerja Terserap Industri

Sabtu, 7 Januari 2023 07:38 WIB
Foto: Ilustrasi/Istimewa
Foto: Ilustrasi/Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada 2023 dengan skema normal dan target capaian hingga 1 juta penerima.

“Program Kartu Prakerja berlanjut pada tahun 2023 dengan pelaksanaan skema normal yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022, yang aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022,” ungkap Ketua Umum Partai Golkar itu.

Implementasi ini akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang. Yakni, merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Muhammad Hanri mengatakan, kemampuan terkait literasi digital sangat perlu dikembangkan dalam Program Kartu Prakerja.

"Dari beberapa kajian LPEM bisa disimpulkan literasi digital sangat perlu dikembangkan. Terlebih, untuk UMKM ya pemasaran, penjualan, sampai tata usaha digital. Itu akan punya efek positif untuk scaling up usaha mereka," ujar Hanri, menanggapi peluncuran Kartu Prakerja itu, Jumat (6/1).

Baca juga : Cek Dapur, Mensos Pastikan Kebutuhan Makan Korban Banjir Pati Terpenuhi

Menurutnya, hal itu juga terkait dengan pekerja bidang industri kreatif dan generasi pekerja sekarang yang cenderung lebih dinamis. Apalagi dengan preferensi pekerjaan generasi Z saat ini yang cenderung lebih dinamis dibanding generasi pendahulunya.

Kartu Prakerja juga perlu berpegang pada sistem pemantauan keterampilan yang menyelaraskan program pendidikan dan keterampilan terhadap tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Hal itu bisa memanfaatkan Critical Occupation List (COL) atau Daftar Pekerjaan Kritis di Indonesia.

"Jenis pelatihan juga dipastikan disesuaikan dengan critical occupation list. Dan sistem kemitraan dengan swasta juga diperluas. Untuk memastikan peserta terserap dengan baik setelah mengambil pelatihan," tandasnya.

Hanri menyampaikan catatan terkait pelaksanaan Kartu Prakerja 2022. Menurutnya, tantangan ke depan adalah mengubah cara pandang peserta bahwa Kartu Prakerja bukanlah program bantuan sosial (bansos).

"Pelaksanaan 2022 sudah bagus, namun tantangan untuk 2023 bagaimana mengubah paradigma prakerja yang dulunya seperti bansos, menjadi bukan lagi bansos. Meski tetap ada bantuan yang akan diterima peserta," katanya.

Baca juga : Pengamat: Penerbitan Perppu Cipta Kerja Langkah Cerdas

Selain itu, cakupan Kartu Prakerja juga patut diperluas, mengingat pelaksanaan dengan skema normal. 

Indentifikasi Kebutuhan

Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, sudah semestinya pemerintah mencari tahu kebutuhan tenaga kerja, untuk menyediakan pelatihannya.

“Harusnya ada mapping demands dulu. Ini kan masuknya pendidikan vokasi ya, vokasi tidak bisa hanya menyediakan supply, harus ada demand dan supply,“ kata Indra, Jumat (6/1).

Indra menjelaskan, setiap tahun ada sekitar 2,6 juta pencari kerja baru, namun hanya 1,8 juta lowongan pekerjaan yang tersedia. Sisanya berkompetisi dengan apa yang tersisa dan menambah kemampuan mereka melalui pelatihan-pelatihan.

Baca juga : Pemerintah Dukung Buruh

"Pemerintah harus fokus ke pembukaan lapangan kerja baru atau modal usaha yang mudah dan murah baru itu kelihatan manfaatnya,” sebut Indra.

Pelatihan Kartu Prakerja, sebelumnya dilakukan secara daring, diikuti oleh peserta dari seluruh Indonesia. Karenanya, tenaga kerja yang kompetitif dan memiliki kemampuan juga ada di daerah-daerah. “Ini juga akan mendorong industri di daerah-daerah,” jelas Indra.

Kemudian, tugas pemerintah baik pusat maupun daerah mengembangkan industri di daerah. Baik itu dengan Kawasan Ekonomi Khusus atau pengembangan industri lain, untuk membuka lebih banyak lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.